Riuh rendah persiapan pelantikan pemimpin baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mulai menyeruak, menandai babak baru perjalanan politik daerah ini. Pemerintah Provinsi NTB tengah mematangkan segala teknis dan protokol demi memastikan acara berjalan mulus—atau setidaknya tanpa drama yang mencoreng wajah demokrasi.
Dalam rapat pleno di DPRD NTB yang berlangsung kemarin, Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, yang akrab disapa Miq Gita, memimpin diskusi bersama para pemangku kepentingan. Hadir pula Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), KPU, Bawaslu, pimpinan OPD terkait, hingga tim penghubung pasangan gubernur terpilih, Iqbal-Dinda. “Ini bukan sekadar seremoni. Kita bicara tanggung jawab moral dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Miq Gita dalam sesi wawancara eksklusif.
Pelantikan atau Kompetisi Simpatik?
Jadwal pelantikan yang telah ditentukan, yaitu pada 7 Februari 2025 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta 10 Februari 2025 untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, menjadi salah satu sorotan utama. Namun, isu yang beredar bahwa jadwal ini bisa saja maju atau mundur mulai menimbulkan spekulasi liar di publik. Apakah ada tekanan politik di balik layar, atau ini sekadar dinamika teknis?
“Yang jelas, kita pedomani apa yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Namun, antisipasi harus dilakukan sejak dini. Kalau jadwal berubah, kita sudah siap,” imbuh Miq Gita penuh diplomasi.
Ritual LKPJ: Formalitas atau Ajang Pamer?
Sebelum pelantikan, DPRD NTB dijadwalkan menggelar sidang paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) periode jabatan serta tahunan 2024. Momen ini kerap dianggap formalitas, tetapi Miq Gita menegaskan pentingnya transparansi. “Ini bukan hanya prosedur. Kita ingin memastikan semua pemimpin meninggalkan warisan yang tertib dan terencana,” ucapnya, seolah menyindir beberapa pejabat yang selama ini dianggap kurang bertanggung jawab.
Syukuran ‘Sederhana’ di TMII: Pesan Damai atau Show of Force?
Setelah prosesi pelantikan, Pemprov NTB telah merancang acara syukuran sederhana di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Uniknya, lokasi ini dipilih agar masyarakat NTB di perantauan juga dapat ikut merayakan. “Kita ingin acara ini bermakna, sebagai ungkapan syukur atas lancarnya demokrasi,” ujar Miq Gita.
Namun, kritikus menilai langkah ini justru terkesan simbolis dan menghabiskan anggaran. “Kenapa harus di TMII? Bukankah lebih baik dirayakan di kampung halaman agar lebih membumi?” cetus salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Ruang Baru, Tantangan Baru
Terlepas dari segala persiapan ini, tantangan bagi pemimpin baru NTB sudah menunggu di depan mata: ketimpangan ekonomi, penanganan pasca-pandemi, hingga isu lingkungan seperti tumpukan sampah di Gili Tramena. Masyarakat kini menanti lebih dari sekadar seremoni megah; mereka ingin bukti nyata dari para pemimpin yang akan dilantik.
Pelantikan ini, pada akhirnya, bukan hanya soal sumpah jabatan atau gelimang sorotan kamera. Ini adalah panggung bagi para pemimpin untuk menunjukkan integritas dan tekad melayani rakyat. Akankah NTB mendapatkan pemimpin sejati atau sekadar pemain panggung politik? Kita tunggu, drama berikutnya.
