investigasiindonesia.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan “politik belah bambu” dan adu domba yang diarahkan kepadanya pasca pertemuan dengan sejumlah Ketua Fraksi DPRD NTB pada 19 Agustus 2025 lalu.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Mataram itu sempat menimbulkan spekulasi liar, termasuk dugaan adanya pembahasan soal “dana siluman” yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Polemik semakin melebar setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil langkah tegas dengan mencopot Ketua Fraksinya, Raden Nuna Abriadi, buntut dari bocornya pertemuan tersebut.
Namun Gubernur Iqbal menepis tudingan itu. Ia menegaskan, agenda yang digelar bersama pimpinan fraksi DPRD NTB murni dalam rangka silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif.
“Biasa saja, cuma pertemuan silaturahmi. Tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi sampai membahas hal-hal yang tidak benar. Ini bagian dari konsolidasi menjelang pembahasan Raperda semester dua,” tegas Iqbal di Mataram, kemarin.
Menurutnya, pertemuan informal seperti itu lumrah dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas politik daerah. Terlebih, sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis akan segera diajukan pemerintah daerah untuk dibahas bersama DPRD.
“Kalau komunikasi tidak dibangun, justru bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu saya ingin eksekutif dan legislatif tetap solid untuk kepentingan masyarakat NTB,” tambahnya.
Meski demikian, pertemuan itu tetap menjadi sorotan publik. Sebagian menilai konsolidasi politik semacam ini penting, namun tidak sedikit pula yang mencurigai adanya agenda terselubung di balik pintu tertutup.
Iqbal pun menegaskan dirinya siap menghadapi segala tudingan. “Yang terpenting, saya bekerja untuk NTB, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” ujarnya.
Dengan klarifikasi tersebut, Gubernur berharap polemik tidak berlarut-larut dan semua pihak bisa kembali fokus pada agenda pembangunan daerah.
