Siapa sangka, di tengah hiruk-pikuk pemilu serentak 2024, Bawaslu NTB justru mengukir prestasi yang bikin heboh. Bukan karena drama politik atau sidang sengketa, melainkan penghargaan bergengsi sebagai Satker Provinsi Terbaik ke-III dalam kategori pencatatan non e-tendering dan non e-purchasing! Pencapaian ini diumumkan dalam acara ekspose laporan kinerja pengadaan barang/jasa untuk pemilu serentak 2024 yang digelar di Jakarta, 15-17 Desember lalu.
Di balik momen penuh kebanggaan ini, ada fakta menarik yang perlu diungkap. Penghargaan tersebut diberikan oleh Unit Kerja PBJ Bawaslu RI dan dihadiri jajaran elit, mulai dari Deputi Bidang Administrasi Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Inspektorat Utama Rini Wartini, hingga Kepala Bagian SDM Hengky Pramono. Bahkan, perwakilan LKPP juga hadir, menandakan betapa pentingnya acara ini.
Kenapa Bisa Viral?
Menurut Kepala UKPBJ Bawaslu RI, Helby Sudrajat, penghargaan ini bukan sekadar simbol. “Pencapaian ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) Bawaslu tahun ini mencapai skor 84,99, salah satu yang tertinggi! Ini berkat pemanfaatan sistem pengadaan non e-tendering dan non e-purchasing,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, ITKP adalah indikator vital dalam reformasi birokrasi, seperti yang diatur dalam Surat Edaran LKPP No. 4 Tahun 2021. Jadi, penghargaan ini bukan hanya soal kinerja, tapi juga mencerminkan keberhasilan reformasi sistem birokrasi di tubuh Bawaslu.
Ketua Bawaslu NTB: “Ini Motivasi Kami!”
Ketua Bawaslu NTB, Itratip, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dalam wawancaranya, ia menyebut penghargaan ini sebagai pelecut semangat untuk terus meningkatkan kinerja. “Kami ingin Bawaslu NTB menjadi lembaga yang profesional dan terpercaya dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan pilkada,” ujarnya penuh semangat.
Namun, di balik pujian, ada tantangan besar. Apakah Bawaslu NTB mampu mempertahankan prestasi ini di tengah isu-isu kompleks pemilu serentak?
Hebat, Tapi Belum Sempurna
Meski sukses meraih penghargaan, tak sedikit pihak yang mempertanyakan keberlanjutan sistem ini. Apakah sistem non e-tendering dan non e-purchasing cukup efisien untuk menjawab tantangan pengadaan barang dan jasa yang semakin kompleks? Apalagi, publik masih berharap transparansi yang lebih tinggi.
“Skor ITKP 84,99 memang bagus, tapi kita tidak boleh puas dulu. Ada banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek monitoring dan evaluasi pengadaan,” kata seorang analis birokrasi yang enggan disebutkan namanya.
Apa Selanjutnya?
Bawaslu NTB kini berada di persimpangan penting. Prestasi ini bisa jadi batu loncatan untuk lebih maju, tapi juga bisa jadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Harapan publik tentu bukan sekadar penghargaan, melainkan layanan yang lebih profesional dan transparan.
Satu hal yang pasti, penghargaan ini menunjukkan bahwa di balik layar panasnya pemilu, ada kerja keras yang layak diapresiasi. Dan bagi Bawaslu NTB, ini adalah panggilan untuk terus melangkah lebih jauh.
Netizen Heboh
Berita penghargaan ini langsung menyulut diskusi di media sosial. Ada yang bangga, ada pula yang skeptis. “Salut buat Bawaslu NTB! Tapi tolong dong, awasi juga pelanggaran-pelanggaran yang masih banyak terjadi,” tulis seorang pengguna Twitter.
Akankah penghargaan ini benar-benar membawa perubahan? Atau hanya menjadi ajang seremonial belaka? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti: publik sedang mengawasi.
