Musim hujan di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan taringnya. Banjir dan longsor yang menerjang beberapa daerah di Pulau Sumbawa dan Lombok membuat jalur transportasi terganggu. Namun, upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB dalam menangani masalah ini justru menjadi sorotan.
Plt Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari, mengungkapkan bahwa belasan titik jalan di NTB terdampak longsor sepanjang tahun ini. “Jadi yang rawan longsor itu banyak di Sumbawa. Tapi kita usahakan masyarakat tetap bisa lewat. Kami sudah buat jalan alternatif, yang penting masyarakat bisa lewat dulu,” ujarnya kepada Lombok Post, Jumat (20/12).
“Satu Alat Berat untuk Seluruh NTB? Serius?”
Yang mencengangkan, PUPR NTB ternyata hanya memiliki satu alat berat yang siap digunakan untuk mengatasi kerusakan jalan di seluruh NTB, termasuk bencana longsor dan banjir. Fakta ini membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana yang rutin terjadi di musim hujan.
“Alat berat kita cuma satu, standby di setiap titik darurat. Juru pengaman sudah kami siapkan di semua wilayah, mulai dari Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Sumbawa,” tambah Lies. Pernyataan ini mengundang kritik, mengingat luas wilayah NTB dan kompleksitas medan yang dihadapi.
Jalan Alternatif: Solusi Cepat atau Darurat Abadi?
Salah satu solusi yang digulirkan PUPR NTB adalah membuka jalan alternatif di samping ruas jalan yang longsor. Lies menjelaskan bahwa jalan alternatif dibuat di bahu jalan yang masih bisa digunakan. “Biasanya rusaknya sebelah saja, jadi nggak sampai puluhan titik,” terangnya.
Namun, banyak warga menilai langkah ini hanya sebagai solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah. “Kalau tiap tahun longsor, tiap tahun juga bikin jalan alternatif? Kenapa nggak diperbaiki permanen?” tanya salah satu warga Bima, yang berharap pemerintah lebih serius.
Nataru dalam Bayang-Bayang Longsor
Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ancaman kerusakan jalan semakin menjadi perhatian. PUPR NTB menyatakan kesiapan mereka dengan menyiagakan juru pengaman di titik-titik rawan dan memastikan alat berat siap digunakan kapan saja. “Kami standby mulai besok sampai 2 Januari,” kata Lies.
Namun, skeptisisme warga tetap tinggi. Wilayah seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur yang disebut riskan kerusakan jalan akibat hujan, menjadi prioritas. Sementara itu, Kota Mataram dianggap relatif aman dari ancaman longsor dan banjir.
Komentar Pedas dari Warga
Di media sosial, warganet ramai membahas pernyataan PUPR NTB. “Cuma satu alat berat buat seluruh NTB? Kalau ada longsor bersamaan di Sumbawa dan Lombok, kita harus antri nunggu alat berat pindah lokasi dulu, gitu?” tulis seorang pengguna Twitter.
Tidak sedikit pula yang mempertanyakan pengelolaan anggaran. “Anggaran infrastruktur kita ke mana? Setiap tahun longsor, tapi cuma punya satu alat berat. Ironi banget,” ujar pengguna lainnya.
Harapan di Tengah Bencana
Meski menuai banyak kritik, masyarakat tetap berharap pemerintah dapat bekerja lebih cepat dan responsif. “Musim hujan ini nggak bisa dilawan, tapi kita berharap pemerintah lebih siap. Jangan sampai kita terisolasi gara-gara jalan rusak,” ujar seorang warga Sampungu, Bima.
Dengan tantangan yang ada, NTB harus segera mengevaluasi kemampuan infrastrukturnya. Musim hujan yang datang setiap tahun seharusnya menjadi pelajaran untuk membangun sistem yang lebih tangguh, bukan sekadar solusi tambal sulam.
“Ini saatnya NTB bangkit dengan infrastruktur yang layak. Jangan sampai kita terus terjebak dalam darurat tahunan yang sama,” tutup Lies.
Apakah NTB benar-benar siap menghadapi tantangan ini, atau kita hanya menunggu longsor berikutnya?
