investigasiindonesia.com – Menjelang rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, isu dugaan nepotisme mulai menyeruak. Sejumlah nama pejabat yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan pejabat teras Pemkot, disinyalir bakal menempati posisi strategis.
Ketua Fraksi Amanah Nurani Bangsa DPRD Kota Mataram, Ahmad Azghari Gufron, mengingatkan agar rotasi tidak diwarnai praktik “titipan” ataupun kedekatan personal. Menurutnya, jabatan harus diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kompetensi, bukan garis kekerabatan.
“Jangan sampai ada unsur kedekatan, tapi betul-betul sesuai kemampuan ASN. Rotasi harus berlandaskan merit system, bukan pertimbangan lain,” tegasnya, Senin (22/9).
Ia menambahkan, semua fraksi di DPRD Kota Mataram telah memberikan peringatan agar proses rotasi dan promosi jabatan benar-benar sesuai aturan. Mekanisme rotasi, menurutnya, juga harus mendukung proses regenerasi pejabat sehingga kaderisasi birokrasi tetap berjalan.
“Kalau rotasi diwarnai nepotisme, maka regenerasi ASN akan mandek. Padahal birokrasi butuh darah segar yang lahir dari profesionalisme, bukan hubungan kekeluargaan,” tambahnya.
Pihak legislatif mendorong Pemkot Mataram untuk membuka ruang transparansi dalam proses rotasi, sehingga publik bisa menilai bahwa keputusan penempatan jabatan benar-benar obyektif. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa terjaga.
Isu nepotisme dalam rotasi jabatan sendiri bukan hal baru. Namun kali ini, DPRD Kota Mataram menegaskan bakal mengawal secara serius agar rotasi pejabat tidak hanya menjadi ajang “bagi-bagi kursi”, melainkan sebagai momentum memperkuat birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.
