investigasiindonesia.com – Di tengah bayang-bayang dualisme dukungan pasca-Muktamar X di Ancol, Ketua DPW PPP NTB Muzihir memilih menekan pedal gas. Ia memastikan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP NTB akan digelar secepatnya, bahkan ditargetkan berlangsung pekan depan.
“Muswil secepatnya. Sudah ada surat perintah dari DPP supaya mempersiapkan muswil,” ujar Muzihir kepada Lombok Post, kemarin (3/10).
Langkah percepatan ini disebut krusial untuk memperkuat konsolidasi internal partai pasca-muktamar. Dengan keluarnya SK Menkumham yang menetapkan kepengurusan PPP di bawah Ketua Umum Muhamad Mardiono, Muzihir menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda. “Minggu depan kami gelar muswil,” tegasnya.
Muzihir menambahkan, DPP di bawah Mardiono telah menginstruksikan percepatan muswil di seluruh provinsi hingga akhir Oktober. Setelah itu, giliran musyawarah cabang (muscab) yang akan digelar pada November. “Targetnya tahun ini konsolidasi selesai sampai tingkat PAC,” ujarnya optimistis.
Namun, di balik semangat percepatan konsolidasi, bara perpecahan di tubuh PPP NTB masih belum padam. Sejumlah kader disebut masih membelot ke kubu Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan yang juga mengklaim legitimasi sebagai ketua umum hasil Muktamar di luar Ancol.
Sedikitnya enam ketua DPC di NTB – dari Lombok Utara, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima – diketahui berpihak pada Agus. Mereka dikabarkan berkoordinasi dengan Sekretaris DPW PPP NTB, Mohammad Akri, yang sebelumnya justru sempat menyatakan dukungan kepada Mardiono.
Salah satu ketua DPC yang terang-terangan membelot, Narsudin dari Lombok Utara, menegaskan dukungannya pada Agus Suparmanto bukan karena tekanan, melainkan “panggilan nurani”. Ia bahkan menuding Muzihir ikut memperkeruh suasana internal partai dengan ancaman pencopotan terhadap kader yang tidak sejalan.
“Harusnya ketua DPW menenangkan, bukan membuat gaduh,” ujarnya menohok.
Narsudin juga membantah klaim bahwa Muktamar Ancol berlangsung aklamasi. Menurutnya, keputusan yang mengesahkan Mardiono tidak melalui mekanisme formal sebagaimana mestinya. “Ketuk palu di depan muktamirin saja tidak ada. Jadi tidak benar ada aklamasi,” tandasnya.
Meski SK Menkumham telah keluar untuk kepengurusan Mardiono, kubu Agus Suparmanto masih menempuh jalur hukum untuk menggugat hasil tersebut. “Perjalanan masih panjang. Belum inkrah, jadi belum bisa disebut sah,” pungkas Narsudin.
Di tengah tarik-menarik dua kubu, percepatan Muswil NTB menjadi ujian awal bagi PPP di daerah ini. Apakah langkah cepat Muzihir mampu menyatukan barisan, atau justru memperlebar jurang perpecahan di tubuh partai berlambang Ka’bah itu waktu yang akan menjawab.
