Tahun baru tinggal menghitung hari, namun masyarakat NTB justru disambut kabar yang bikin geleng-geleng kepala. Per 1 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik. Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, dengan tegas meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan ini. Ia mengingatkan, keputusan ini bukan hanya membebani orang kaya, tapi seluruh lapisan masyarakat.
“PPN naik, tapi pendapatan masyarakat tetap stagnan. Ini bukan solusi, malah jadi beban,” ujar Sambirang saat diwawancarai kemarin. Politisi PKS ini menguraikan beberapa dampak serius yang akan muncul akibat kenaikan PPN, mulai dari daya beli masyarakat hingga ancaman perlambatan ekonomi.
Dompet Kosong, Harga Barang Melonjak
Sambirang memaparkan bahwa kenaikan PPN secara otomatis akan memengaruhi harga barang. Sebagai gambaran, jika harga kebutuhan pokok naik 10 persen, daya beli masyarakat diprediksi turun hingga 15 persen. “Kita sudah pernah lihat efek serupa sebelumnya. Ketika konsumsi turun, ekonomi kita ikut lesu,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sudah terjepit. “Bayangkan saja, gaji tidak naik, pekerjaan susah dicari, tapi pajak malah naik. Apa masyarakat disuruh puasa terus?” sambung Sambirang dengan nada prihatin.
UMKM Terancam, Bank Daerah Bisa Ambruk
Dampak lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah ancaman bagi pelaku UMKM. Sambirang menilai, banyak usaha kecil yang akan kesulitan bertahan. “Ketika harga produk naik, pelanggan pasti berkurang. UMKM yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi justru bisa kolaps,” jelasnya.
Tidak berhenti di situ, perbankan daerah juga berpotensi terdampak. “Kalau masyarakat tidak percaya diri meminjam uang untuk usaha, bagaimana bank bisa bertahan? Bank daerah kita seperti BPR bisa kehilangan pemasukan signifikan,” tambahnya.
Solusi Sambirang: Kejar Pajak Pasar Gelap
Alih-alih menaikkan PPN, Sambirang menyarankan pemerintah untuk fokus mengoptimalkan pajak dari sektor pasar gelap. Ia menyoroti banyaknya bisnis underground yang luput dari pengawasan. “Bayangkan berapa triliun yang hilang dari pasar gelap. Ini dulu yang harusnya dikejar, bukan malah menekan masyarakat kecil,” tegasnya.
Data Bicara: NTB Bisa Kehilangan Rp5 Triliun
Dengan daya beli yang menurun dan konsumsi yang direm, NTB berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi hingga Rp5 triliun pada tahun depan. Jumlah ini setara dengan 25 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor konsumsi. “Ini angka yang tidak main-main. Kalau pemerintah tetap ngeyel, dampaknya bisa sangat besar,” papar Sambirang
Sambirang Ahmadi: “Kita Harus Berpihak pada Rakyat”
Dalam penutup pernyataannya, Sambirang mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas. “Pajak memang penting, tapi jangan lupa, ekonomi kita dibangun dari rakyat kecil. Kalau mereka tercekik, apa gunanya pembangunan?” pungkasnya.
Kenaikan PPN ini memang menjadi PR besar bagi pemerintah pusat. Masyarakat berharap suara dari daerah seperti yang disuarakan Sambirang Ahmadi bisa menjadi pertimbangan sebelum kebijakan ini benar-benar diberlakukan. Tahun 2025 masih di depan mata, tapi bayang-bayang sulitnya bertahan hidup sudah terasa. Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan ini tepat? Mari kita tunggu bersama langkah selanjutnya!
