investigasiindonesia.com – Di tengah dorongan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pemerintah daerah memperbaiki tata kelola belanja, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan langkah konkret. Fokusnya bukan lagi pada seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, menegaskan bahwa perbaikan kualitas belanja menjadi agenda strategis Pemprov NTB. “Kami sedang melakukan penyesuaian bertahap agar pengelolaan anggaran benar-benar berorientasi hasil, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegasnya.
Menurut Nursalim, tata kelola keuangan daerah kini menuntut pendekatan teknokratik yang berpadu dengan partisipasi politik. Hal ini penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan sejalan dengan kebutuhan publik, sekaligus mendukung arah kebijakan nasional.
“Kami harus bisa menyeimbangkan antara kehati-hatian fiskal dan aspirasi masyarakat. Karena belanja yang efektif tidak hanya efisien di atas kertas, tapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi belanja daerah tidak boleh berhenti pada aspek teknis. Perencanaan harus dimulai dari penentuan program prioritas yang benar-benar memberi nilai tambah ekonomi. Hal ini menjadi fokus utama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.
“Program dengan dampak ekonomi tinggi dan mendukung target nasional akan kami utamakan. Sementara yang kurang prioritas bisa ditunda pelaksanaannya,” jelas Nursalim.
Senada dengan itu, Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Fauzal menegaskan bahwa arah kebijakan belanja daerah jelang akhir tahun sudah mengacu pada instruksi Menkeu.
“Sebagian besar kegiatan strategis sudah masuk tahap kontraktual dan siap dieksekusi pada Oktober ini. Kami pastikan tidak ada belanja yang stagnan,” katanya.
Langkah-langkah tersebut mencerminkan bahwa NTB tak sekadar ingin menjadi daerah dengan serapan anggaran tinggi, tetapi juga dengan belanja yang cerdas, terukur, dan berdampak nyata.
