investigasiindonesia.com – Kota Mataram bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan penuh kehati-hatian. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai Rp 270 miliar menjadi pukulan besar bagi postur keuangan daerah. Dampaknya, sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik terancam tersendat.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga, mengungkapkan bahwa pemotongan ini bukan hanya terjadi di Mataram, tetapi di seluruh daerah Indonesia. Namun, bagi kota dengan ruang fiskal terbatas, pengurangan sebesar itu cukup signifikan.
“Ya, tentu APBD tahun 2026 berkurang cukup banyak,” ujarnya, Minggu (12/10).
Dari hasil penyusunan awal, pendapatan daerah Mataram berkurang Rp 329 miliar, terdiri atas dana transfer umum (DTU) sebesar Rp 270 miliar, dana bagi hasil (DBH) Rp 82 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp 126 miliar, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 61 miliar.
Ramayoga menjelaskan, pemotongan ini akan berdampak langsung pada pelaksanaan berbagai program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sektor-sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan dasar menjadi yang paling terdampak.
“Seperti kegiatan penanganan infrastruktur di Dinas PUPR, dinas lain, dan rumah sakit jelas terganggu. Tahun kemarin masih dapat DAK, sekarang dipotong Rp 61 miliar,” katanya.
Pemerintah Kota Mataram kini tengah melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja agar program prioritas tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran. Langkah efisiensi dan refocusing kegiatan menjadi opsi yang tak terhindarkan.
