investigasiindonesia.com – Kawasan tiga gili (Trawangan, Meno, dan Air) kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Rencana pencabutan status konservasi kawasan tersebut tidak lagi sebatas wacana lokal. Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia turun langsung ke Lombok Utara untuk menyerap aspirasi dan memperdalam berbagai persoalan regulasi yang membelit kawasan wisata internasional itu.
Deputi Bidang Geoekonomi DPN RI, Dr. Yayat Ruyat, menegaskan bahwa DPN telah melakukan pembahasan intensif bersama Bupati Lombok Utara. Hasilnya, lembaga ini akan menyiapkan rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar pengambilan keputusan nasional.
“Kami sudah menyerap dan memperdalam semua masukan. Tiga Gili ini menyangkut banyak kepentingan strategis, bukan hanya Lombok Utara,” ujar Yayat.
DPN RI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, berperan sebagai lembaga pemberi pertimbangan strategis di bidang pertahanan nasional—termasuk aspek kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyoroti tumpang tindih status kawasan tiga gili yang kini menyandang tiga regulasi berbeda: kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan hutan, dan kawasan konservasi laut.
“Status berlapis ini berdampak langsung pada pengelolaan dan kemudahan investasi,” jelas Najmul.
Selain sebagai destinasi wisata internasional, kawasan tiga gili juga memiliki posisi penting dalam agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan kontribusi ekonomi nasional yang ditargetkan hingga delapan persen dari sepuluh kawasan strategis nasional.
“Wajah tiga gili adalah wajah Indonesia di mata dunia,” tegas Najmul.
Melalui kunjungan kerja ini, DPN RI berkomitmen mempercepat penyusunan solusi kebijakan. Harapannya, tumpang tindih regulasi dapat segera diselesaikan, sehingga tata kelola kawasan tiga gili menjadi lebih jelas dan berdampak besar bagi ketahanan ekonomi nasional.
