investigasiindonesia.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik lembaga keuangan ilegal yang kian marak beroperasi tanpa izin resmi. Aktivitas mereka tidak hanya merugikan, tetapi juga mengancam keamanan dana masyarakat.
Peringatan ini disampaikan oleh Perwakilan BI NTB, Alvin Hasani, dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Mataram. Ia menegaskan, edukasi keuangan menjadi benteng utama untuk mencegah masyarakat terjebak dalam lembaga tidak berizin.
“Kami terus mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dalam mengakses layanan keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau. Jangan sampai dana yang sudah susah payah dikumpulkan justru hilang karena salah memilih lembaga,” ujarnya.
Alvin mengungkapkan, laporan terkait praktik lembaga keuangan ilegal kerap diterima oleh BI NTB. Bahkan pihak kepolisian sering berkonsultasi untuk menelusuri aduan masyarakat mengenai lembaga yang belum terverifikasi legalitasnya.
“Kasus seperti ini sangat banyak, dan ini mengkhawatirkan. Dana masyarakat bisa disalahgunakan bahkan raib tanpa jejak,” tambahnya.
Selain menyoroti bahaya lembaga ilegal, BI NTB juga terus mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui penggunaan layanan digital yang resmi dan diawasi. Masyarakat diimbau lebih cermat memilih tempat menyimpan dana serta memanfaatkan platform keuangan yang terdaftar di otoritas resmi.
“Kami ingin masyarakat lebih aware di mana mereka menempatkan uangnya, agar tidak menjadi korban penipuan finansial,” tegas Alvin.
Sementara itu, Kepala Cabang Bank BPD Bali di Mataram, AA Ngurah Aryadiputra, menilai inklusi keuangan bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang keberlanjutan edukasi.
“Kami di industri jasa keuangan akan terus berupaya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar mereka tidak lagi terjebak lembaga bodong,” ujarnya.
BI menegaskan, inklusi keuangan yang sehat dan aman bukan hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkeadilan.
