Skandal besar yang melibatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI Cabang Bima terus menyita perhatian publik. Dengan nilai kerugian negara yang masih menunggu audit resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, ribuan petani dan peternak kini menjadi saksi bisu dari dugaan korupsi yang diduga melibatkan pihak-pihak berpengaruh.
“Kami tinggal menunggu hasil audit dari BPKP NTB,” ungkap Kasatreskrim Polres Bima Kota, Iptu Franto Akcheryan Matondang, dalam sebuah pernyataan terbaru. Proses penyidikan yang dimulai sejak tahun 2022 ini akhirnya mendekati babak akhir, meski belum ada kepastian kapan hasil audit tersebut akan rampung. Franto menegaskan, setelah audit keluar, pihaknya akan segera menggelar perkara untuk menetapkan tersangka.
Ribuan Saksi, Tapi Tersangka Masih Misterius
Dalam proses penyidikan ini, sebanyak 1.634 saksi telah diperiksa. Mayoritas adalah petani dan peternak yang tercatat sebagai penerima dana KUR pada tahun 2019. Namun, yang mencengangkan, dalam perjalanan kasus ini muncul dugaan kuat adanya penerima fiktif dan pemotongan jatah dana secara tidak wajar.
“Semua saksi dari penerima dana sudah selesai diperiksa,” ujar Franto. Namun, sampai saat ini, belum ada satupun nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi, terutama karena dugaan bahwa koordinasi penyaluran dana melibatkan mantan pejabat legislatif dan pihak-pihak berpengaruh lainnya.
Dana untuk Rakyat, Tapi Siapa yang Menikmati?
Program KUR sejatinya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat kecil, terutama petani dan peternak. Namun, kasus di Bima ini menjadi gambaran nyata bagaimana program yang mestinya menjadi solusi malah menjadi ladang korupsi. Dari dugaan sementara, dana yang disalurkan tidak hanya dipotong, tetapi juga dialokasikan kepada penerima fiktif.
“Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa, ini pengkhianatan terhadap masyarakat kecil,” ujar seorang pengamat yang enggan disebut namanya.
Menunggu Audit, Menunggu Keadilan
Sementara itu, masyarakat terus mempertanyakan mengapa proses audit ini memakan waktu begitu lama. Padahal, nilai kerugian negara yang ditimbulkan menjadi salah satu kunci untuk mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab. Banyak pihak menduga, semakin lama proses ini berjalan, semakin besar peluang untuk “mengamankan” para aktor utama.
“Penyelesaian kasus ini harus transparan. Kalau tidak, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin terkikis,” ujar salah satu aktivis antikorupsi di NTB.
Dua Kasus Besar, Polisi Berhadapan dengan Tekanan Publik
Di tengah penyidikan kasus KUR ini, Polda NTB juga tengah menangani dugaan pelecehan seksual oleh seorang dosen dengan inisial LRR. Kasus ini juga tak kalah kontroversial, dengan jumlah korban yang dikabarkan lebih dari sepuluh orang. Kombes Pol Syarif Hidayat, Dirreskrimum Polda NTB, memastikan pihaknya berhati-hati dalam menangani kasus ini, mengingat pelaku adalah sosok berpengaruh di kalangan intelektual.
Apa Selanjutnya?
Kasus KUR BNI Cabang Bima kini menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum di NTB. Publik menunggu jawaban atas pertanyaan besar: siapa yang akan bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini? Dengan ribuan saksi, bukti yang dikumpulkan, dan kerugian negara yang belum diungkap, masyarakat berharap keadilan segera ditegakkan.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kasus ini tidak hanya akan menjadi noda besar bagi penegakan hukum di NTB, tetapi juga mempertegas anggapan bahwa program untuk rakyat kecil kerap menjadi ladang bancakan para elite.
