investigasiindonesia.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB kini berpacu dengan waktu untuk merampungkan audit dugaan korupsi pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2019–2023. Proses audit ini menjadi titik krusial dalam upaya membuka tabir potensi kebocoran miliaran rupiah dana publik yang seharusnya masuk ke kas daerah.
Humas BPKP Perwakilan NTB, Agung Ragil Pujono, menegaskan bahwa tim audit khusus saat ini terus bekerja menelusuri jejak dana PPJ dari tahap penerimaan hingga penyaluran. “Proses audit masih berlangsung dan sedang dilakukan oleh tim yang ditugaskan,” ujar Agung, Senin (27/10).
Audit yang tengah berjalan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan menjadi penentu arah penegakan hukum dalam kasus yang kini diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah. Setelah rampung, hasil audit akan diserahkan ke Kejari Loteng sebagai dasar resmi perhitungan kerugian negara.
Meski begitu, BPKP belum membuka informasi mengenai pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, termasuk apakah unsur PLN atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) turut diperiksa.
Sebelumnya, tim penyidik Kejari Loteng menyatakan masih menunggu hasil audit resmi dari BPKP sebelum melangkah lebih jauh ke tahap penetapan tersangka. Hingga kini, lebih dari 30 saksi dari unsur pemerintah daerah, PLN, dan pihak terkait lainnya telah diperiksa.
Kasus dugaan penyimpangan pembayaran PPJ ini mencuat setelah ditemukan ketidaksesuaian data selama empat tahun terakhir. Pajak yang seharusnya menjadi sumber utama penerimaan daerah diduga tidak sepenuhnya sampai ke kas pemerintah, melainkan mengalami penyimpangan dalam proses pengelolaan dan penyalurannya.
Kini publik menanti hasil audit BPKP yang diharapkan dapat mengungkap seberapa besar kebocoran dana PPJ sekaligus menjadi dasar langkah tegas penegakan hukum di Lombok Tengah.
