investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah bersiap melakukan langkah besar dalam restrukturisasi birokrasi. Mulai awal tahun 2026, Pemprov akan menggelar lelang jabatan (open bidding) untuk mengisi posisi eselon II atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah struktur baru.
Langkah ini menjadi bagian penting dari penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang baru, yang disusun guna menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan visi dan misi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal serta Wakil Gubernur Indah Dhanayanti Putri.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi (TAG-P3K) NTB, Dr. Adhar Hakim, SH., MH., menegaskan bahwa proses persiapan seleksi terbuka saat ini sudah berjalan.
“Sekarang on progress untuk open bidding,” ungkapnya kepada Radar Lombok, Senin (27/10).
Menurut Adhar, SOTK baru ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan strategi untuk memastikan aparatur yang duduk di posisi strategis benar-benar sejalan dengan arah baru pemerintahan Iqbal–Indah.
“Visi-misi harus diterjemahkan dalam bentuk kelembagaan yang efektif. Karena itu, kita bentuk OPD baru dan lakukan seleksi terbuka untuk mendapatkan figur terbaik,” jelasnya.
Dengan sistem lelang jabatan terbuka ini, Pemprov NTB ingin menciptakan birokrasi yang kompetitif dan profesional, di mana kinerja dan integritas menjadi ukuran utama, bukan kedekatan personal.
Proses seleksi ini diprediksi akan menjadi momen penting pembenahan aparatur di awal masa kepemimpinan baru NTB, sekaligus sinyal bahwa reformasi birokrasi di daerah ini mulai bergerak ke arah yang lebih transparan dan meritokratis.
