investigasiindonesia.com — Ribuan keluarga di Kota Mataram masih menunggu kepastian pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp900 ribu untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Dari total 47 ribu Kepala Keluarga (KK) yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–4, sebanyak 21.962 calon penerima kini masih menjalani proses verifikasi.
Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, mengatakan proses verifikasi sedang dilakukan oleh tim verifikator yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial.
“Sekarang sedang diverifikasi 21.962 calon penerima BLTS di Kota Mataram,” ujarnya, Selasa (28/10).
Para calon penerima tersebar di enam kecamatan. Kecamatan Ampenan mencatat jumlah tertinggi dengan 4.670 KK, disusul Sandubaya 4.176 KK, Cakranegara 3.544 KK, Mataram 3.499 KK, Selaparang 3.182 KK, dan Sekarbela 2.891 KK.
Samsul menjelaskan, verifikasi dilakukan untuk memastikan keaktifan data penerima—apakah calon penerima masih hidup, masih tinggal di alamat yang sama, atau sudah berpindah.
“Kalau ternyata penerima sudah meninggal dunia, bantuannya bisa dialihkan ke ahli waris yang masih tercatat dalam KK yang sama,” jelasnya.
Pihaknya juga menegaskan, data penerima yang muncul dari Kementerian bisa saja termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, status tersebut disebut “penebalan” dalam istilah Kemensos, yang berarti penerima berhak mendapatkan tambahan bantuan sementara.
Meski demikian, angka 21.962 KK bukan jumlah final penerima BLTS di Mataram. Jumlah itu bisa berubah setelah proses verifikasi rampung.
“Bisa berkurang kalau misalnya tidak ditemukan KK yang dicari atau tidak memenuhi syarat administratif,” ujar Samsul.
Kementerian Sosial sebelumnya mengumumkan program BLTS sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pencairannya akan dilakukan melalui dua mekanisme: transfer langsung ke rekening bank Himbara, atau pengambilan di Kantor Pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp31,5 triliun untuk program BLTS ini, sehingga total anggaran perlindungan sosial di tahun 2025 mencapai Rp110,7 triliun.
Bagi warga Mataram yang namanya masih dalam proses verifikasi, harapan mereka kini bertumpu pada hasil validasi akhir tim verifikator—yang akan menentukan apakah bantuan tersebut benar-benar bisa mereka terima menjelang tutup tahun.
“Semoga tidak hanya data yang diverifikasi, tapi juga kecepatan penyalurannya diperhatikan. Karena bagi masyarakat kecil, Rp900 ribu itu bukan sekadar angka, tapi napas untuk bertahan,” ujar salah satu warga penerima calon BLTS di Ampenan.
