investigasiindonesia.com – Sebanyak 174 rumah tak layak huni (RTLH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan disulap menjadi hunian layak pada tahun 2025.
Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah seadanya.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa program rehabilitasi ini menyasar kawasan permukiman kewenangan provinsi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, kecuali Kota Bima.
“Target kami tahun ini ada 174 rumah yang diperbaiki. Jumlahnya memang terbatas, tapi setiap rumah yang disentuh akan membawa perubahan besar bagi keluarga penerima,” ujar Nelly di Mataram.
Menariknya, sekitar 90 persen dari total kegiatan perbaikan ini didukung melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB. Dukungan ini menunjukkan adanya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Setiap rumah mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta, terdiri atas Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja lokal.
Dengan pola ini, program RTLH tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menggerakkan ekonomi di tingkat desa melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian material di wilayah setempat.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun harapan dan kemandirian masyarakat,” tambah Nelly.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap kualitas hidup masyarakat di kawasan permukiman dapat meningkat, sekaligus menekan angka rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
