investigasiindonesia.com – Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana terkait aktivitas tambang emas di kawasan Sekotong, Lombok Barat, memasuki babak serius. Selain menyasar dugaan korupsi, langkah lembaga antirasuah itu juga menjadi titik penting dalam upaya penyelamatan kawasan hutan NTB dari eksploitasi ilegal.
KPK telah menerbitkan dua Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) masing-masing tertanggal 23 April 2025 dan 2 Oktober 2025. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, terakhir pada Selasa (14/10) lalu, untuk menguatkan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan tambang emas periode 2022—2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya masih menelusuri kasus tersebut. Namun ia menegaskan prosesnya bersifat tertutup.
“Kalau pun ada klarifikasi, itu sifatnya rahasia. Kami tidak pernah membocorkan surat seperti itu,” ujarnya melalui sambungan telepon, kemarin.
Menurut Budi, koordinasi dan supervisi telah turun ke lapangan, sementara pengusutan unsur korupsinya masih berlangsung.
“Kasusnya tetap didalami, masih berproses,” tambahnya.
Informasi yang beredar menyebutkan, fokus penyelidikan berada di Desa Persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong. Lokasi tersebut sebelumnya disegel KPK bersama Balai Gakkum LHK Jabalnusra pada 4 Oktober 2024 lalu, menyusul aktivitas tambang emas di kawasan hutan lindung.
Data DLHK NTB menunjukkan terdapat 25 titik aktivitas tambang ilegal di wilayah itu, dengan luas sekitar 98,19 hektare. Perputaran uangnya diperkirakan mencapai Rp 90 miliar per bulan, atau lebih dari Rp 1,08 triliun per tahun.
Selain potensi kerugian negara, kasus ini menyoroti ancaman kerusakan ekosistem hutan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang tanpa izin. Publik kini menunggu langkah tegas organ penegak hukum dalam memastikan keterbukaan proses dan penindakan pihak-pihak terlibat.
