investigasiindonesia.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB memberi sinyal peringatan keras kepada eksekutif menyusul rendahnya realisasi belanja APBD 2025. Hingga Oktober, serapan anggaran baru mencapai 62,8 persen, menimbulkan kekhawatiran akan melonjaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Wakil Ketua Banggar DPRD NTB, H. Muzihir, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimalkan dua bulan tersisa. Menurutnya, proyek yang bersifat nonlelang atau penunjukan langsung masih dapat dipacu.
“Saluran irigasi dan jalan lingkungan kecil bisa dikerjakan lewat PL, itu bisa cepat,” tegasnya, Kamis (31/10).
Meski begitu, ia pesimis proyek bernilai besar melalui lelang dapat diselesaikan tepat waktu. Prosedur tender hingga masa sanggah dianggap tidak memungkinkan diselesaikan dalam waktu singkat.
“Saya sarankan jangan dipaksakan. Kalau dipaksa, itu bunuh diri,” tegasnya.
Muzihir juga menyoroti 12 paket gagal lelang bernilai Rp20,5 miliar. Ia memperkirakan potensi SILPA justru bisa membengkak hingga Rp100 miliar lebih.
Banggar meminta Pemprov menindaklanjuti evaluasi Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan penyesuaian dan kemungkinan pengurangan belanja karena keterbatasan waktu.
Anggota Banggar NTB, Muhammad Aminurlah, menambahkan agar dana APBD yang masih tersisa sekitar Rp818 miliar tidak sengaja mengendap di bank.
“Jangan sampai dana sengaja ditahan untuk mengejar bunga. Ini harus dibelanjakan untuk proyek yang sudah kontrak,” tegas Maman.
✅ Judul 2: “Dua Bulan Tersisa, DPRD NTB Dorong Eksekutif ‘Gaspol’ Serapan Anggaran”
MATARAM–Dua bulan menjelang tutup tahun anggaran, DPRD NTB meminta Pemprov mempercepat serapan APBD 2025 yang baru mencapai 62,8 persen.
Wakil Ketua Banggar DPRD NTB H. Muzihir mengatakan proyek nonlelang menjadi kunci percepatan di akhir tahun, seperti pembangunan irigasi kecil dan perbaikan jalan lingkungan.
Namun, ia menilai proyek fisik besar melalui mekanisme tender tidak ideal untuk dikejar karena proses administrasi yang panjang.
“Kalau tetap dipaksa dikerjakan, justru berisiko gagal dan merugikan,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi SILPA yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar, termasuk akibat 12 paket proyek senilai Rp20,5 miliar yang gagal lelang.
Sementara itu, anggota Banggar M. Aminurlah mengingatkan agar tidak ada dana yang sengaja diendapkan. Ia menegaskan Rp818 miliar sisa anggaran harus mulai dieksekusi untuk kegiatan prioritas.
