investigasiindonesia.com – Krisis air bersih yang melanda Gili Meno kembali menuai sorotan keras dari pelaku industri pariwisata. Ketua Asosiasi General Manager Hotel dan Vila Indonesia (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan, menilai persoalan air bersih di destinasi wisata internasional tersebut tak lagi bisa dipandang sebagai masalah teknis, melainkan ancaman serius terhadap reputasi pariwisata dan investasi di NTB.
Menurutnya, kelangkaan air yang telah berlangsung sejak dua tahun terakhir seharusnya mendorong pemerintah menetapkan status darurat air bersih. “Ini kebutuhan pokok. Tidak mungkin destinasi pariwisata kelas internasional kekurangan suplai air,” tegasnya.
Kusnawan menilai pemerintah belum menunjukkan langkah nyata meskipun keluhan terus disuarakan sejak lama. Ia juga mempertanyakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha yang tetap membayar pajak dan retribusi di tengah keterbatasan layanan dasar.
“Pelaku usaha tetap menjalankan kewajibannya. Adakah relaksasi pajak bagi mereka? Pemerintah jangan hanya menuntut, tapi juga harus memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan pemilik usaha, tetapi juga berpotensi memukul iklim investasi pariwisata NTB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau terus dibiarkan, bukan hanya wisatawan yang kecewa, investor juga bisa menarik diri,” tandasnya.
Kusnawan mendesak Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Utara segera duduk bersama untuk merumuskan contingency plan dan solusi konkret. Menurutnya, persoalan kewenangan tidak boleh dijadikan alasan saling lempar tanggung jawab. “Ini masalah NTB, bukan sekadar masalah kabupaten. Pemerintah harus hadir,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar memastikan pihaknya tidak pernah berniat menghentikan layanan air bersih di kawasan Gili. Ia menegaskan distribusi air tetap berjalan dan memastikan tidak terjadi penghentian layanan. “Pemerintah memastikan tidak terjadi zero service,” ujarnya.
