investigasiindonesia.com — Komisi II DPRD Kota Mataram meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD) di tengah ancaman krisis fiskal akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp370 miliar pada tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan, mengatakan situasi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program dan kegiatan pembangunan. Sebaliknya, harus dijawab dengan inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Kondisi ini harus dijawab dengan kreativitas, bukan keterbatasan. Di Yogyakarta misalnya, banyak event tetap terlaksana tanpa APBD karena kerja sama dengan komunitas dan dukungan CSR,” ujarnya, Selasa (4/11).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan, Dinas Pariwisata (Dispar) tidak boleh berpangku tangan menghadapi keterbatasan fiskal. Ia mendorong agar pemerintah daerah menggandeng pelaku usaha, komunitas kreatif, dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan event serta festival kota.
“Dengan keterbatasan fiskal kita sekarang, Pemkot Mataram harus lebih kreatif. Jangan hanya mengandalkan APBD,” tegasnya.
Irawan juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, karena berdampak langsung terhadap pelaku UMKM dan citra kota sebagai destinasi wisata. Ia khawatir, jika kegiatan dan festival terhenti, akan menurunkan kunjungan wisatawan serta melemahkan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai tidak ada event atau program yang tidak jalan. Itu bisa menurunkan citra kota,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, H. Misban Ratmaji, menyoroti perlunya optimalisasi sumber PAD yang masih berpotensi bocor, seperti retribusi parkir. Berdasarkan data, dari target tahun 2025 sebesar Rp18 miliar, realisasi hingga akhir Oktober baru mencapai Rp8,3 miliar atau 46,33 persen.
“Potensi PAD harus dikelola lebih maksimal dan diawasi agar tidak ada kebocoran,” ujarnya.
Keduanya sepakat, Pemkot Mataram harus segera menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi tekanan fiskal, termasuk diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi anggaran, dan peningkatan transparansi pengelolaan PAD.
