investigasiindonesia.com – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi akan memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari eksekutif.
Rapat paripurna penyerahan KUA-PPAS dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis (7/11).
“Besok (hari ini) kami paripurnakan,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya, Rabu (6/11).
Dokumen tersebut dikirim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB pada Selasa (5/11). KUA-PPAS menjadi dasar penentuan plafon anggaran setiap program sebelum masuk tahap pembahasan RAPBD.
“KUA-PPAS ini menjadi dasar kami memulai tahapan pembahasan postur APBD tahun depan,” ujar Wirajaya.
Meski terlambat diserahkan, dewan menegaskan pembahasan harus selesai paling lambat 30 November 2025, sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Begitu masuk, kita langsung kerja maraton agar bisa disahkan 30 November,” tegas politisi Gerindra itu.
