investigasiindonesia.com – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perizinan Kota Mataram menemukan delapan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hasil inspeksi menunjukkan sejumlah aspek perizinan dan pengelolaan limbah masih perlu dibenahi.
Ketua Tim Monev Perizinan, Hj. Baiq Nelly Kusumawati, menyebut tim turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar keamanan pangan.
“Kami sudah turun ke delapan titik dapur MBG. Semua izin sedang dalam proses, tetapi belum ada yang mengantongi SLHS. Kami juga mengecek kondisi dapur secara langsung,” ujar Nelly, Kamis (6/11).
Cegah Kasus Keracunan Seperti di Daerah Lain
Nelly menegaskan, tim monev ingin memastikan program nasional tersebut berjalan aman dan tidak menimbulkan insiden seperti kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
“Kami terus mengingatkan agar semua pengelola dapur memenuhi ketentuan sanitasi dan pengelolaan limbah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di Jawa. Semua harus memenuhi standar, termasuk Amdal dapur,” tegasnya.
Selain perizinan, tim juga menilai aspek perilaku higienis dari para penyaji makanan. “Penilaian tidak hanya pada fasilitas, tapi juga perilaku penyaji. Ini penting agar layanan makanan bergizi tetap aman dan layak dikonsumsi anak-anak,” tambahnya.
Tim Gabungan Kawal Kepatuhan Dapur MBG
Tim Monev Perizinan terdiri dari unsur Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (Dinkes), Kejaksaan Negeri Mataram, dan Inspektorat Daerah.
Dari hasil pemeriksaan, seluruh pengelola dapur MBG disebut telah berbenah dan tengah melengkapi dokumen perizinan yang diperlukan.
DLH juga memberikan imbauan terkait pengelolaan limbah dapur, terutama kebersihan area pencucian dan penanganan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Dinkes Fokus Awasi Keamanan Pangan
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, H. Emirald Isfihan, menegaskan pihaknya berperan melakukan pengawasan terhadap operasional dapur MBG, meski tidak memiliki kewenangan langsung atas izin operasionalnya.
“Syarat-syarat itu bukan dari Pemda atau Dinkes, melainkan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kami hanya memastikan semua dapur memenuhi standar kebersihan dan keamanan sebelum beroperasi,” jelasnya.
Emirald menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan proses produksi dan penyajian makanan dalam program MBG tetap sesuai dengan ketentuan nasional.
“Tujuan utama program MBG adalah memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi dan aman. Karena itu, pengawasan akan terus dilakukan,” tutupnya.
