investigasiindonesia.com — Sebanyak 65 anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menuntaskan kegiatan reses masa sidang di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, kerusakan infrastruktur pertanian menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga.
Anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengungkapkan, persoalan yang dominan muncul antara lain kerusakan jalan usaha tani, jaringan irigasi, hingga pendangkalan DAM dan bendungan.
“Reses kali ini saya banyak mendapat pengaduan tentang jalan usaha tani dan jaringan irigasi rusak,” ujarnya, Kamis (6/11).
Selama delapan hari (30 Oktober–6 November), Sudirsah menggelar reses di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), antara lain Desa Medana (Tanjung), Selelos dan Bentek (Gangga), Andalan (Bayan), serta Sesait (Kayangan).
Menurutnya, kerusakan jalan usaha tani sangat merugikan petani karena menghambat distribusi hasil panen dan memengaruhi harga komoditas pertanian.
“Kondisi ini menyulitkan petani dalam mengangkut hasil pertanian dan berdampak pada harga jual,” jelas politisi Gerindra itu.
Selain jalan, kondisi DAM dan bendungan yang dangkal juga menjadi persoalan serius. Tidak adanya rehabilitasi membuat kapasitas tampung air berkurang drastis, sehingga ratusan hektare sawah mengalami kekurangan air.
“Pemerintah harus segera mengatasinya karena mayoritas masyarakat kita adalah petani,” tegas Sudirsah.
Ia menilai, kondisi ini ironis di tengah fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang menggalakkan program ketahanan pangan nasional untuk mencapai swasembada dan menekan kemiskinan ekstrem.
“Ini harus jadi peringatan bagi Pemprov dan Pemkab untuk lebih serius menata infrastruktur pertanian,” imbuhnya.
Perlu Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Keluhan senada juga disampaikan anggota DPRD NTB Lalu Pelita Putra dari dapil Lombok Tengah. Saat reses di Desa Pemepek, Kecamatan Jonggat, ia menerima banyak aduan tentang rusaknya jaringan irigasi yang berdampak pada hasil panen petani.
“Banyak saluran irigasi rusak karena dibangun sejak era Presiden Soeharto dan minim perawatan,” ungkapnya.
Menurut Pelita, rehabilitasi jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian perlu menjadi prioritas pemerintahan Iqbal–Dinda guna mendukung program ketahanan pangan NTB.
“Revitalisasi irigasi penting agar program ketahanan pangan berjalan efektif dan mendukung NTB sebagai daerah swasembada pangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini juga sejalan dengan program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang menargetkan kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas petani.
“Jadi, penataan infrastruktur pertanian harus dikaitkan langsung dengan visi NTB sebagai daerah swasembada pangan di Indonesia,” tutup Pelita.
