investigasiindonesia.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram segera menerapkan sistem pembayaran nontunai menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di seluruh puskesmas mulai Desember 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di sektor kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Emirald Isfihan, MARS., MH., CMC., FISQua mengatakan, penggunaan QRIS dalam pembayaran retribusi pelayanan kesehatan merupakan inovasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan di tingkat fasilitas layanan dasar.
“Dengan sistem digital, setiap transaksi tercatat otomatis dan dapat dipantau secara real-time. Ini akan meminimalkan potensi kesalahan serta memastikan seluruh penerimaan masuk langsung ke kas daerah,” jelasnya, Selasa (11/11).
Menurutnya, penerapan QRIS juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memperluas transaksi keuangan digital di sektor publik.
“Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, sistem ini juga mendorong budaya pembayaran nontunai di lingkungan pelayanan kesehatan,” tambahnya.
dr. Emirald menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari visi Pemkot Mataram menuju kota pelayanan publik yang modern dan responsif.
“Kami ingin masyarakat merasakan pelayanan kesehatan yang tidak hanya cepat dan ramah, tetapi juga akuntabel dan berbasis teknologi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram Baiq Ida Dini menyampaikan, pelaksanaan pembayaran retribusi melalui QRIS akan dimulai serentak di seluruh puskesmas pada Desember mendatang.
“Seluruh puskesmas sudah kami siapkan infrastruktur pendukungnya, termasuk pelatihan bagi petugas loket agar proses transisi berjalan lancar,” katanya.
Baiq Ida menjelaskan, masyarakat cukup memindai kode QR menggunakan aplikasi perbankan atau dompet digital untuk melakukan pembayaran layanan kesehatan.
“QRIS membuat pembayaran menjadi lebih praktis, mudah, dan cepat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain meningkatkan efisiensi, penerapan QRIS juga diharapkan dapat menekan risiko kesalahan pencatatan maupun penyimpangan transaksi.
“Dengan sistem ini, tidak ada lagi pembayaran yang tidak tercatat. Semua transparan dan bisa diaudit kapan saja,” tegasnya.
Lebih jauh, Baiq Ida menambahkan bahwa sistem pembayaran digital juga dapat menghindarkan masyarakat dan petugas dari risiko penipuan maupun peredaran uang palsu.
“Karena seluruh transaksi dilakukan secara digital, otomatis lebih aman dan bebas dari risiko uang palsu,” tutupnya.
