investigasiindonesia.com — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram menggelar kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029, Kamis (13/11) di Hotel Aston Inn Mataram.
Kegiatan ini melibatkan peserta dari lintas sektor berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah instansi vertikal terkait.
Plt Kepala DP2KB Kota Mataram, H. M. Carnoto, SKM, MM, menjelaskan bahwa penyusunan PJPK mengacu pada Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Mataram 2020–2045, kemudian diturunkan kembali dalam roadmap lima tahunan.
“PJPK disusun oleh tim lintas sektor yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Mataram Tahun 2025. Di dalamnya memuat 30 indikator yang selaras dengan RPJPD, RPJMD, dan Renstra,” jelas Carnoto.
Indikator-indikator tersebut merupakan isu strategis yang perlu ditangani Pemerintah Kota Mataram dalam penyelenggaraan pembangunan kependudukan selama periode 2025–2029. Melalui sinkronisasi ini, ia berharap terbangun koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar-OPD, sehingga seluruh program dapat berjalan lebih terarah, efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu indikator penting adalah Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total Kota Mataram yang saat ini berada pada posisi 2,1.
“Kalau TFR 2,1 itu normal dan stabil. Jangan sampai di bawah dua karena berarti ada penurunan jumlah penduduk,” tegasnya.
Penduduk ideal Kota Mataram, lanjutnya, berada pada kisaran 450–500 ribu jiwa, sehingga keseimbangan demografi harus dijaga melalui pengendalian kependudukan.
Carnoto berharap dokumen PJPK yang telah tersinkronisasi dapat menjadi pedoman jelas bagi DP2KB dalam menentukan arah kinerja lima tahun ke depan.
“Supaya arahnya benar-benar jelas, dan target RPJMD serta isu-isu kependudukan bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.
Stunting Jadi Isu Krusial
Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Mataram, Ali Saubandi, yang menjadi pemateri dalam kegiatan itu, menyoroti bahwa dari seluruh indikator PJPK, prevalensi stunting merupakan isu paling krusial yang harus segera dituntaskan, di samping kemiskinan dan pengangguran.
“Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka isu seperti stunting dan kemiskinan bisa terentaskan,” ujarnya.
Ali berharap kegiatan sinkronisasi ini membangun komitmen bersama agar indikator-indikator strategis tersebut benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan daerah—mulai dari RPJPD, RPJMD hingga Renstra OPD.
“Jika indikator PJPK masuk dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, tentu anggarannya akan dikawal untuk mencapai target-target GDPK,” tutupnya.
