investigasiindonesia.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram yang membahas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD 2026, Sabtu (22/11), berubah menjadi panggung evaluasi besar-besaran atas kemampuan fiskal daerah. Bukan hanya soal angka pendapatan dan belanja yang menurun, para legislator menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus menjadi momentum memperbaiki fondasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan agar Mataram tidak terus bergantung pada pusat.
Delapan fraksi—Golkar, Gerindra, PKS, PPP, PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, serta Amanah Nurani Bangsa—menyampaikan pandangan berlapis soal melemahnya kinerja pendapatan, turunnya dana transfer, hingga minimnya program prioritas pada sektor masyarakat.
Golkar: APBD Harus Tetap Menyentuh Warga Meski Fiskal Tertekan
Juru Bicara Fraksi Golkar, Ali Aswandi, mengingatkan bahwa situasi fiskal yang menurun bukan alasan untuk mengendurkan pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lapangan kerja tetap harus menjadi prioritas.
Golkar meminta pemerintah menjaga fungsi alokasi dan stabilitas fiskal agar penurunan pendapatan tidak berujung terganggunya layanan publik.
PKS, Gerindra, PDI-P: Dari Predikat Anti Korupsi Hingga Ancaman Cuaca Ekstrem
Tiga fraksi—PKS, Gerindra, dan PDI Perjuangan—mengarahkan sorotan pada kualitas layanan publik pasca raihan predikat Kota Anti-Korupsi.
Ancaman cuaca ekstrem, inflasi menjelang hari besar keagamaan, hingga lemahnya kesiapan program strategis seperti Desa Berdaya menjadi catatan keras.
PDI Perjuangan mempertanyakan strategi konkret peningkatan ekonomi rakyat di tengah penurunan drastis dana transfer pusat.
PPP dan NasDem: Warning Soal Target PAD yang Harus Realistis
Dua fraksi ini fokus pada penurunan dana transfer pusat yang mencapai lebih dari 25 persen.
PPP dan NasDem mendorong Pemkot menyusun target PAD berbasis data wajib pajak yang valid, memperkuat audit pajak, dan menertibkan potensi kebocoran. Minimnya program prioritas sosial-ekonomi disebut berpotensi menghambat pemulihan daya beli masyarakat.
Demokrat: Defisit Rp60 Miliar dan Ketergantungan Tinggi Jadi Sinyal Bahaya
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, HM Zaini, menilai penurunan pendapatan Rp278,8 miliar menunjukkan kelemahan struktur ekonomi daerah yang terlalu bergantung pada pusat.
Meski mengapresiasi kenaikan PAD 40,70 persen, Demokrat meminta digitalisasi pajak dipercepat untuk memperluas basis pendapatan.
Penurunan belanja modal dan pengelolaan defisit Rp60 miliar juga diminta ditangani secara disiplin agar proyek pembangunan tidak kembali molor seperti tahun sebelumnya.
Paripurna yang Menghadirkan Alarm Serius
Di tengah hadirnya Sekda Kota Mataram, jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala OPD, paripurna ini menunjukkan satu pesan utama:
RAPBD 2026 bukan sekadar rencana anggaran, tetapi ujian kesiapan Pemkot Mataram menghadapi tekanan fiskal, perubahan iklim, dan kebutuhan peningkatan layanan publik.
Seluruh fraksi akhirnya menerima RAPBD 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan satu catatan besar: tahun 2026 harus menjadi titik balik penguatan ekonomi daerah, bukan justru awal dari pelemahan yang berkepanjangan.
