imvestigasiindonesia.com – Aksi protes puluhan warga Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, pada Senin (24/11) menyiratkan kekhawatiran mendalam tentang stabilitas pemerintahan desa. Desakan agar Kepala Desa Jenggala, Fakhruddin, mundur dari jabatannya dinilai bukan sekadar reaksi terhadap isu dugaan perselingkuhan, tetapi sinyal kuat terjadinya krisis kepercayaan yang berpotensi melumpuhkan layanan publik.
Sejumlah warga yang menggeruduk Kantor Desa Jenggala mengungkapkan kegelisahan bahwa roda pemerintahan bisa tersendat jika polemik ini terus dibiarkan. Orator aksi, Yardianto, menegaskan bahwa persoalan yang menimpa sang kades kini telah berkembang menjadi beban moral dan kelembagaan.
“Ini bukan hanya soal viralnya isu pribadi. Ini soal kepercayaan publik yang sudah runtuh. Kalau tidak ada legitimasi, bagaimana pemerintahan bisa berjalan?” ujarnya.
Warga menilai keberlanjutan pelayanan administrasi desa terancam akibat melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka. Karena itu, mundurnya kepala desa dianggap sebagai jalan terbaik untuk memulihkan stabilitas. Selain menuntut pengunduran diri, warga juga meminta semua aset desa yang masih dikuasai Fakhruddin, termasuk motor dinas, segera diserahkan kembali demi kelancaran aktivitas pemerintahan.
Dukungan terhadap desakan warga juga datang dari tokoh adat. Nuryanto, perwakilan krama adat Jenggala, menilai polemik yang mencuat telah mencederai marwah adat dan lembaga desa. “Kami ingin menjaga harmoni. Jika masalah ini tidak ditangani, dampaknya akan jauh lebih besar dari sekadar isu pribadi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPD Jenggala, Budiana, memastikan bahwa pihaknya akan memproses tuntutan warga sesuai mekanisme. Ia menegaskan perlunya klarifikasi dan langkah bertahap agar penyelesaian tidak menimbulkan konflik baru. “Kami ingin semuanya tetap dalam koridor. Yang kami jaga adalah ketertiban masyarakat,” katanya.
Di tengah memanasnya situasi, Kepala Desa Jenggala Fakhruddin memilih menyampaikan klarifikasi tertulis. Ia membenarkan adanya penggerebekan oleh tiga orang di salah satu hotel di Mataram, namun membantah keras bahwa ia melakukan perselingkuhan. Menurutnya, pertemuan di hotel tersebut hanya untuk membahas persoalan tertentu dan berlangsung singkat.
“Kami tidak melakukan apa-apa. Ini masalah pribadi, bukan urusan jabatan,” tulisnya.
Fakhruddin meminta masyarakat tidak terprovokasi dan menyatakan siap menjalani proses mediasi hingga hukum jika diperlukan. Ia juga menegaskan tetap akan menjalankan tugas sebagai kepala desa, seraya meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Meski begitu, warga menyatakan aksi mereka merupakan “peringatan pertama”. Jika pemerintah kecamatan maupun kabupaten tidak segera mengambil langkah tegas, massa mengaku siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah lebih besar.
Situasi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa ketidakpastian kepemimpinan di tingkat desa dapat menjalar menjadi persoalan tata kelola yang lebih luas.
