investigasiindonesia.com – Polemik penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar), kembali membuka persoalan klasik: amburadulnya data penerima bantuan yang justru membebani aparat desa.
Bantuan senilai Rp 600–900 ribu yang disalurkan melalui kantor pos itu diduga salah sasaran. Sejumlah penerimanya diketahui berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang tinggal di perumahan, sementara warga lansia, jompo, dan keluarga miskin justru tidak terdaftar.
Kepala Desa Sesela, Taufik, mengaku menjadi pihak yang paling sering disalahkan oleh warga. Sebab kartu undangan BPNT disalurkan pemerintah desa, sehingga masyarakat mengira desa yang menentukan siapa berhak menerima bantuan.
“Padahal kami tidak punya kewenangan menentukan penerima. Kalau kami pindah-pindahkan nama, malah berisiko hukum. Kami hanya jadi sasaran keluhan,” ungkapnya, Jumat (28/11).
Taufik menegaskan, undangan seharusnya langsung diantar oleh pihak kantor pos agar tidak memunculkan kesalahpahaman. Ia meminta pendataan ulang dan survei lapangan segera dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Barat untuk menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat.
Hingga kini, Kepala Dinsos Lobar, Lalu Winengan, belum memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini mengakui bahwa kekacauan data menjadi akar persoalan yang membuat program pengentasan kemiskinan sering kali tidak tepat sasaran.
“Setiap tahun pemerintah menganggarkan ratusan miliar untuk penanganan kemiskinan, tapi dampaknya tidak signifikan. Penurunan angka kemiskinan saja tidak sampai 1 persen,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini menjadi indikasi kuat adanya ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial. Karena itu, mulai tahun depan, Bupati menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus menjalani proses verifikasi dan validasi secara berkala.
“Ini wajib dilakukan. Tidak boleh lagi ada bantuan yang salah sasaran,” tegasnya.
Kisruh BPNT di Sesela menjadi alarm keras bahwa persoalan penyaluran bantuan bukan hanya soal distribusi, tetapi lebih dalam: integritas data dan koordinasi lintas lembaga yang masih lemah, membuat warga miskin kembali menjadi kelompok yang paling dirugikan.
