investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai memperketat sistem mitigasi bencana menyusul lonjakan kejadian bencana alam di berbagai daerah. Penegasan ini muncul setelah Pemprov mengalokasikan Rp15 miliar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Murni 2026 sebagai “tameng darurat” menghadapi potensi bencana yang diprediksi meningkat pada puncak musim hujan.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi, menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan sekadar cadangan penanganan darurat, tetapi bagian dari strategi kesiapsiagaan yang harus bergerak cepat dan terkoordinasi. “Dana itu cukup sebagai buffer. Bahkan lebih besar dari tahun lalu,” ujarnya, Rabu (3/12).
Lonjakan Bencana Jadikan NTB Zona Siaga Tinggi
Dalam sepekan terakhir, sejumlah kabupaten/kota di NTB diterjang rentetan bencana: banjir, longsor, angin kencang, hingga jembatan ambruk. BPBD menilai pola ini konsisten dengan siklus tahunan di mana puncak musim hujan selalu membawa risiko besar.
Di Lombok Utara, longsor menutup total Jalan Raya Pusuk. Lombok Tengah menghadapi putusnya dua jembatan—di Desa Selubung dan Desa Teratak—yang membuat akses antar wilayah lumpuh. Di Batukliang Utara, angin kencang menumbangkan pohon dan merusak rumah warga.
Situasi tak kalah berat terjadi di Dompu: tiga jembatan rusak dan lahan pertanian terendam. Sementara di Sekotong, Lombok Barat, banjir besar merendam ribuan rumah dan memutus jembatan penghubung hingga mengisolasi satu dusun.
Pemprov Tegaskan Penanganan Tidak Sendiri
Meski BTT disiapkan, Ahmadi menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa ditanggung provinsi saja. “Penanganan darurat harus kolaboratif. Ada peran kementerian, BNPB, juga kabupaten/kota,” tegasnya.
Saat ini, baru Lombok Timur yang secara resmi mengajukan bantuan provinsi untuk menangani jembatan ambruk di Desa Aik Beta dan Perigi.
Tekanan Cuaca Ekstrem Uji Respons Pemerintah
Dengan curah hujan tinggi yang terus meningkat, Pemprov NTB memastikan pemantauan kondisi cuaca dilakukan secara real time. Fokus kini tak hanya pada respons cepat setelah bencana, tetapi juga penguatan mitigasi sebelum bencana datang.
“Koordinasi lintas instansi harus diperkuat. BTT siap digunakan, tapi kesiapsiagaan jauh lebih penting,” ujar Ahmadi.
Pemprov NTB menegaskan akan mempercepat langkah darurat di wilayah yang paling rentan, sembari memastikan jalur logistik, akses jalan, dan fasilitas publik tetap fungsional di tengah tekanan cuaca ekstrem yang masih berlanjut.
