investigasiindonesia.com – Rencana pengadaan mobil listrik (molis) dengan skema sewa senilai Rp 14 miliar dalam APBD 2026 Pemprov NTB kini memantik perdebatan serius di DPRD. Di satu sisi, kebijakan ini diklaim sebagai langkah menuju transportasi ramah lingkungan. Namun di sisi lain, kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan membuat kebijakan ini dinilai belum tepat waktu.
Anggota Banggar DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, menilai kebijakan tersebut berisiko mengganggu prioritas pembangunan utama daerah. Ia mengungkapkan, dalam dokumen awal KUA-PPAS 2026, anggaran sewa mobil listrik masih tercantum Rp 8 miliar. Namun dalam RAPBD 2026 yang disahkan, nilainya melonjak menjadi Rp 14 miliar.
“Kenaikannya sangat cepat dan tidak melalui pembahasan yang komprehensif. Ini yang menimbulkan banyak tanda tanya,” ujar Aminurlah, Kamis (5/12).
Ia menegaskan, Pemprov NTB saat ini sedang menghadapi tekanan fiskal yang berat. Dana transfer ke daerah mengalami penurunan lebih dari Rp 1 triliun, sementara APBD 2026 tercatat defisit Rp 111,2 miliar. Dalam situasi ini, menurutnya, belanja kendaraan dinas belum layak ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Secara konsep, mobil listrik memang bagus untuk lingkungan. Tapi secara waktu, kebijakan ini kami nilai belum tepat,” tegasnya.
Dinilai Tidak Selaras dengan Arah RPJMD
Aminurlah juga menyoroti kesesuaian kebijakan ini dengan arah pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD NTB 2025–2029. Pemerintahan Iqbal–Dinda telah menetapkan tiga agenda besar sebagai fokus utama, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan dan kemandirian pangan, serta penguatan pariwisata.
“Kalau anggaran besar dialihkan ke sewa kendaraan, sementara kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan masih jadi pekerjaan rumah, maka arah kebijakan fiskalnya patut dipertanyakan,” katanya.
Ia bahkan mengusulkan agar Pemprov lebih memaksimalkan pengelolaan aset yang sudah ada. Berdasarkan data DPRD, lebih dari 500 kendaraan dinas saat ini telah melewati usia produktif dan justru menjadi beban biaya pemeliharaan.
“Seharusnya kendaraan yang tidak produktif dilelang saja, jangan malah menambah beban baru lewat sewa mobil listrik,” ujarnya.
Tak hanya itu, aset daerah berupa tanah seluas lebih dari 65 hektare di kawasan Gili Trawangan juga disebut belum dikelola secara optimal dan belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Terbelah, Gerindra Dukung Skema Sewa
Sikap berbeda disampaikan Fraksi Gerindra DPRD NTB. Anggotanya, Lalu Wirajaya, menilai skema sewa mobil listrik justru merupakan langkah penghematan jangka panjang.
“Selama ini kendaraan dinas selalu jadi temuan BPK. Dengan sistem sewa, beban perawatan bisa ditekan,” jelasnya.
Menurut Wirajaya, kendaraan konvensional berbahan bakar minyak memerlukan biaya perawatan yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan listrik. Karena itu, skema sewa dianggap lebih efisien ketimbang membeli kendaraan baru.
“Hitung-hitungan sudah dilakukan. Sistem sewa jauh lebih irit daripada membeli,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa kendaraan lama yang telah memenuhi syarat akan tetap dilelang, dan hasilnya akan masuk ke kas daerah.
Antara Masa Depan Ramah Lingkungan dan Realitas Anggaran
Sementara itu, Anggota Banggar lainnya, Raihan Anwar, menegaskan bahwa DPRD sejatinya tidak menolak konsep kendaraan listrik sebagai solusi transportasi masa depan. Namun, kondisi keuangan daerah menjadi faktor penentu utama.
“Kami paham pentingnya kendaraan listrik untuk zero emisi. Tapi saat ini fiskal daerah belum memungkinkan menjadikannya sebagai prioritas operasional,” kata politisi NasDem itu.
Ia menilai, kebijakan hijau memang penting, namun tidak boleh mengorbankan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan perbedaan pandangan yang semakin tajam, rencana sewa mobil listrik senilai Rp 14 miliar di APBD 2026 tampaknya masih akan terus menjadi sorotan politik di DPRD NTB. Publik kini menanti, apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa efisiensi, atau justru menambah tekanan baru bagi keuangan daerah.
