investigasiindonesia.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Pengurus PWI NTB masa bakti 2025–2030 resmi dilantik di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (19/12), dengan tantangan utama menghadapi derasnya arus disrupsi digital yang menggerus praktik jurnalistik profesional.
Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, unsur Forkopimda, serta tokoh pers di NTB.
Dalam sambutannya, Ahmad Munir menegaskan bahwa perubahan lanskap media akibat algoritma platform global menuntut insan pers untuk kembali pada jati diri jurnalistik. Menurutnya, kecepatan informasi di media sosial kerap mengabaikan akurasi dan kaidah etik.
“Di tengah banjir informasi, Kode Etik Jurnalistik harus menjadi pembeda utama produk pers. Informasi yang disampaikan harus akurat, mencerahkan, dan mendidik. Integritas adalah kunci,” tegas Munir.
Munir juga menyinggung posisi historis PWI sebagai bagian dari perjuangan bangsa sejak berdiri pada 9 Februari 1946. Ia menilai, dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, PWI selalu memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan nasional.
Selain tantangan eksternal, Munir mengakui PWI sempat menghadapi dinamika internal selama dua tahun terakhir. Namun, ia memastikan fase tersebut telah dilewati. “Kongres Persatuan Agustus 2025 menjadi penanda bersatunya kembali PWI. Kini saatnya melangkah maju,” ujarnya.
Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin menyebut pelantikan ini sebagai awal pengabdian untuk membangun pers daerah yang lebih profesional. Fokus utama kepengurusan ke depan adalah peningkatan kompetensi wartawan, tanpa mengorbankan independensi.
“Sinergi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan swasta akan terus dibangun, tetapi independensi pers tetap menjadi prinsip utama,” kata Ikliludin.
Ia juga menyatakan komitmen PWI NTB untuk kembali mengusulkan NTB sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2027, mengulang kesuksesan pelaksanaan HPN 2016 yang dinilai memberi dampak nyata bagi daerah.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa pers memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kritik dari wartawan, menurutnya, justru dibutuhkan agar pemerintah tidak terjebak dalam euforia pencitraan.
“Kami tidak ingin dininabobokan pujian. Kritik wartawan adalah cermin bagi pemerintah untuk berbenah,” ujarnya.
Pelantikan pengurus PWI NTB ini dirangkai dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI NTB 2025 yang akan menyusun arah dan program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan, dengan penekanan pada penguatan profesionalisme pers di era digital.
