investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin memantapkan langkah menuju swasembada garam nasional tahun 2027. Hal ini ditandai dengan rampungnya pembahasan final Dokumen Rencana Induk Pergaraman Daerah Provinsi NTB yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB beberapa waktu lalu.
Dokumen tersebut menjadi fondasi strategis pembangunan sektor pergaraman daerah dengan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Perencanaan ini disusun untuk memastikan setiap program pengembangan pergaraman selaras dengan kebutuhan riil di lapangan sekaligus mendukung target nasional.
Rencana induk pergaraman memuat pemetaan menyeluruh, mulai dari kondisi umum dan sebaran lokasi pergaraman, ketersediaan sarana dan prasarana, analisis kebutuhan dan pasokan, hingga dinamika pasar garam. Selain itu, dokumen ini juga merumuskan arah kebijakan, strategi pengembangan, serta rencana aksi pembangunan pergaraman di NTB.
Upaya penguatan perencanaan ini sejalan dengan tren positif produksi garam rakyat di NTB dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, produksi garam tercatat sekitar 140 ribu ton, meningkat menjadi 150 ribu ton pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 180 ribu ton pada 2025.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, H Muslim, menegaskan bahwa peningkatan produksi garam tidak bisa dilepaskan dari perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan pemerintah harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, mutu garam, serta efisiensi pengelolaan usaha pergaraman secara menyeluruh.
“Pendekatan yang terukur dan terintegrasi dari hulu hingga hilir menjadi kunci agar program pergaraman benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain fokus pada penguatan daerah, H Muslim juga menyoroti pentingnya kejelasan dukungan pemerintah pusat, khususnya setelah revisi Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2025. Ia menilai, kejelasan skema kontribusi pusat dan daerah sangat diperlukan, terutama bagi 10 provinsi yang menjadi fokus pengembangan pergaraman nasional.
“Perlu kejelasan pembagian peran dan dukungan anggaran yang memadai agar target swasembada garam nasional 2027 dapat tercapai secara optimal,” pungkasnya.
