investigasiindonesia.com — Berakhirnya skema tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi ditandai dengan pemutusan kontrak terhadap 518 honorer yang tidak terakomodir dalam mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kebijakan tersebut berlaku efektif sejak Rabu, 31 Desember 2025.
Meski harus mengakhiri kerja sama, Pemprov NTB memastikan proses transisi dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satunya melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp 1,7 miliar dalam APBD 2026 untuk pemberian uang tali asih bagi para honorer terdampak.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, menegaskan bahwa pencairan tali asih direncanakan pada Januari 2026. Setiap honorer akan menerima kompensasi sebesar satu kali gaji terakhir.
“Insyaallah dicairkan Januari. Besarannya satu kali gaji, kurang lebih seperti itu,” kata Nursalim saat dikonfirmasi di Mataram, kemarin.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para honorer yang selama ini telah mendukung jalannya roda pemerintahan daerah. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan nasional terkait penataan aparatur sipil negara.
Pemprov NTB berharap pemberian tali asih ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para honorer sembari mereka mempersiapkan langkah selanjutnya setelah tidak lagi bekerja di lingkungan pemerintah daerah.
Dengan berakhirnya masa honorer ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk menata sistem kepegawaian yang lebih tertib, sesuai regulasi, namun tetap mengedepankan aspek kemanusiaan.
