investigasiindonesia.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) serta fasilitas MCK milik warga miskin ekstrem di wilayah pesisir Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara.
Saat turun langsung meninjau kondisi lapangan, Kamis (8/1/2026), Gubernur Iqbal menegaskan bahwa persoalan hunian tidak boleh ditunda. Menurutnya, rumah adalah kebutuhan paling mendasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat.
“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegasnya di hadapan warga.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur berdialog langsung dengan warga dan mendengar berbagai keluhan, mulai dari kondisi rumah yang rapuh hingga sanitasi lingkungan yang memprihatinkan. Ia menyoroti bahwa persoalan MCK bukan semata soal ketersediaan, tetapi lebih pada kondisi fisik dan minimnya perawatan sehingga tidak lagi layak digunakan.
Selain meninjau permukiman, Gubernur Iqbal juga menyerap aspirasi nelayan setempat. Salah satu keluhan utama adalah sulitnya memperoleh BBM solar akibat kewajiban penggunaan barcode yang proses pengurusannya bisa memakan waktu hingga sepekan, sementara nelayan harus melaut setiap hari untuk bertahan hidup.
Kehadiran Gubernur disambut positif oleh warga. Muhid, salah seorang nelayan Desa Malaka, mengaku terharu karena pemerintah provinsi turun langsung melihat kondisi masyarakat pesisir.
“Alhamdulillah pemimpin kita mau datang langsung melihat keadaan kami. Semoga tidak berhenti sampai di sini,” ujarnya.
Di sela kunjungan, Gubernur Iqbal juga menyempatkan diri menyapa para ibu yang sedang memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita. Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa ironi masih terjadi di kawasan pesisir, di mana pariwisata berkembang pesat, tetapi masyarakat lokal belum ikut menikmati hasilnya.
“Kita bangun hotel bintang lima dan empat, tapi masyarakat di sekitarnya masih hidup dalam kemiskinan. Ini yang harus kita ubah,” katanya.
Ia menekankan bahwa Program Desa Berdaya tidak bersifat top-down semata, melainkan dijalankan langsung oleh desa dan dusun dengan dukungan pendamping terlatih dari provinsi untuk mengidentifikasi persoalan dasar dan potensi lokal.
Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, mengungkapkan bahwa terdapat 362 warga dari 135 keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem di desanya. Ia berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat terintegrasi agar Desa Malaka segera keluar dari kondisi tersebut.
Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyentuh persoalan perumahan dan sanitasi, tetapi juga mendorong penguatan sektor perikanan, pariwisata, dan perkebunan agar masyarakat pesisir mampu bangkit dan hidup lebih sejahtera.
