investigasiindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mencatat tonggak penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wakil Bupati Nurul Adha, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 berhasil melampaui target hingga menembus 102 persen. Capaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Lombok Barat.
Bupati LAZ menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang mampu menjaga ritme kerja di masa awal kepemimpinannya. Namun, ia menegaskan bahwa angka 102 persen bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk lompatan yang lebih besar.
“Saya mengapresiasi kinerja teman-teman OPD. Realisasi PAD kita mencapai 102 persen dan ini melampaui target. Tapi saya belum puas,” ujar LAZ, Jumat (9/1).
Menurutnya, sembilan bulan terakhir merupakan fase adaptasi sistem dan irama kerja pemerintahan. Dengan fase tersebut dinilai telah rampung, Pemkab Lobar kini bersiap memasuki periode akselerasi penuh pada tahun 2026.
“Saya anggap masa adaptasi sudah selesai. Tahun 2026 kita harus bekerja lebih maksimal. Kita tidak boleh terlena dengan capaian 102 persen,” tegas mantan Dirut PDAM Giri Menang itu.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Lobar memasang target PAD 2026 sebesar Rp 610 miliar. Target ini melonjak signifikan dibandingkan target 2024 yang berada di angka Rp 531 miliar, atau naik lebih dari Rp 80 miliar dalam waktu relatif singkat.
Untuk mengejar target tersebut, LAZ menyiapkan strategi berbasis penguatan pengawasan dan transparansi. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pajak air bawah tanah. Pemkab akan melakukan pendataan ulang seluruh hotel dan industri yang memanfaatkan air bawah tanah, sekaligus memasang meteran air guna memastikan pungutan sesuai pemakaian riil.
“Awal tahun ini kita identifikasi semua hotel dan industri. Kita pasangkan meteran air agar potensi pajaknya benar-benar tergali. Camat juga akan saya turunkan langsung ke lapangan untuk pengawasan,” jelasnya.
Selain itu, sektor retribusi pasar juga masuk radar pembenahan. LAZ menilai masih terdapat potensi kebocoran pendapatan akibat lemahnya pengendalian jumlah pedagang di pasar tradisional. Untuk menutup celah tersebut, personel Satpol PP dari hasil kelulusan PPPK akan diterjunkan guna melakukan pengawasan intensif.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, Arya Damarwulan, membenarkan bahwa capaian PAD 2025 menjadi yang pertama kali melampaui target sepanjang sejarah Lobar.
“Target PAD tahun 2025 sebesar Rp 531,7 miliar dan realisasinya mencapai Rp 542,6 miliar. Artinya capaian kita berada di angka 102,23 persen,” ungkapnya.
Dengan fondasi kinerja yang mulai terbentuk, Pemkab Lombok Barat optimistis era baru pengelolaan PAD akan semakin solid, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.
