investigasiindonesia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menyasar persoalan gizi anak bangsa, tetapi diam-diam menjelma menjadi penggerak ekonomi rakyat skala nasional. Di balik distribusi makanan bergizi, ribuan dapur dan ratusan ribu tenaga kerja kini bergantung pada program unggulan pemerintah tersebut.
Kementerian Keuangan mencatat, hingga awal Januari 2026, anggaran MBG yang telah digelontorkan mencapai Rp51,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp43,4 triliun disalurkan langsung dalam bentuk manfaat nyata berupa makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil, hingga tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan, efek domino dari kebijakan ini sangat signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Hingga kini, hampir 20 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau central kitchen telah beroperasi dan menyerap sekitar 789 ribu tenaga kerja.
“Sudah ada 19.343 SPPG yang mempekerjakan 789.319 pekerja,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (8/1).
Tak berhenti di situ, jangkauan MBG juga terus meluas. Hingga Rabu (7/1), program ini telah menyentuh 56,13 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Pemerintah menargetkan perluasan hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini, yang berarti peluang kerja baru juga diproyeksikan terus bertambah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa meski MBG diakui para ahli internasional sebagai investasi dengan efek pengganda tinggi—bahkan dinilai Rockefeller Institute mampu menghasilkan dampak ekonomi 5 hingga 35 kali lipat—tujuan utama program ini tetap soal kemanusiaan.
“Saya tidak mengejar itu. Saya hanya didorong oleh rasa tidak sampai hati melihat anak-anak Indonesia kekurangan gizi,” kata Prabowo.
Di tengah tantangan ekonomi global, MBG kini berdiri bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai fondasi baru ekonomi berbasis gizi, dapur rakyat, dan tenaga kerja lokal.
