investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mendorong pendekatan kolaboratif antara investor dan pemerintah desa untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan lahan milik investor yang hingga kini masih belum dimanfaatkan, agar bisa memberi dampak langsung bagi masyarakat sekitar melalui program Desa Berdaya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, mengatakan sektor investasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama di wilayah yang masih mencatat angka kemiskinan ekstrem cukup tinggi.
“Banyak lahan investor yang saat ini masih menjadi lahan tidur. Padahal, di sekitarnya terdapat desa-desa dengan kondisi ekonomi yang membutuhkan dukungan nyata,” ujar Irnadi, Senin (12/1).
Ia mencontohkan Desa Malaka, Lombok Utara, yang memiliki sejumlah lahan milik investor belum tergarap. Di sisi lain, desa tersebut masih bergelut dengan persoalan kemiskinan ekstrem. Kondisi ini dinilai menjadi peluang untuk membangun sinergi antara pemilik modal dan masyarakat.
Menindaklanjuti arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, DPMPTSP kini tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap lahan investor yang belum dimanfaatkan. Pemerintah juga akan memfasilitasi pertemuan langsung antara pemilik perusahaan, pemerintah daerah, dan pimpinan desa untuk merumuskan skema pemanfaatan lahan secara produktif.
“Pertemuan harus dihadiri langsung oleh pemilik perusahaan, bukan perwakilan. Ini penting untuk memastikan komitmen dan keseriusan,” tegas Irnadi.
Skema yang ditawarkan berupa izin pemanfaatan lahan sementara bagi masyarakat, misalnya selama dua tahun, dengan jaminan hukum dari pemerintah daerah. Kepemilikan lahan tetap berada di tangan investor, namun masyarakat diberi ruang untuk mengelola lahan tersebut, terutama untuk sektor pertanian, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal.
Menurut Irnadi, konsep ini dirancang sebagai solusi saling menguntungkan. Investor tetap terlindungi hak kepemilikannya, sementara masyarakat memperoleh akses ekonomi yang selama ini tertutup.
“Ini adalah win-win solution. Lahan tidak dibiarkan menganggur, masyarakat mendapatkan peluang usaha, dan program Desa Berdaya bisa berjalan secara konkret,” jelasnya.
Langkah ini juga menjadi respons atas sorotan Gubernur NTB terkait ketimpangan sosial yang masih terjadi di kawasan pariwisata. Saat melakukan kunjungan lapangan, Gubernur menemukan fakta kemiskinan di tengah wilayah wisata bertaraf internasional.
“Sangat ironis, di kawasan dengan hotel bintang empat dan lima, masyarakat di sekitarnya justru terpinggirkan dan tidak mendapat peran,” kata Gubernur Iqbal.
Melalui optimalisasi lahan investor, Pemprov NTB berharap potensi investasi tidak hanya tercermin dalam pembangunan fisik, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa yang selama ini tertinggal.
