investigasiindonesia.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 16 miliar untuk memperkuat kolaborasi penanganan bencana di sejumlah kabupaten/kota terdampak.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menyatakan pihaknya telah turun langsung ke daerah terdampak guna menyerap kebutuhan yang belum mampu ditangani pemerintah kabupaten/kota. Kebutuhan tersebut akan diusulkan dan dibagi melalui skema BTT provinsi.
“Yang tidak bisa ditangani kabupaten akan di-sharing melalui BTT. Kita ingin semua tertangani, meski tentu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Bencana tercatat terjadi di lima daerah, yakni Kabupaten Dompu, Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Dari alokasi BTT tersebut, prioritas utama diarahkan pada pemenuhan logistik serta perbaikan infrastruktur vital, terutama jembatan yang menjadi akses utama masyarakat.
Namun, Sadimin mengakui anggaran Rp 16 miliar belum tentu mampu menutup seluruh kebutuhan. Karena itu, setiap usulan akan diseleksi berdasarkan skala prioritas. “Kita hitung dulu kebutuhannya. Kalau tidak cukup, kita sesuaikan dengan prioritas,” jelasnya.
Kerusakan rumah warga juga menjadi perhatian. Perbaikannya dimungkinkan menggunakan dana BTT, namun tetap bergantung pada ketersediaan anggaran yang ada.
Dalam penanganan bencana, Pemprov NTB menegaskan tidak bekerja sendiri. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat melalui BNPB, serta instansi teknis seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), sesuai kewenangan masing-masing.
“Penanganannya harus bersama-sama. Tidak bisa hanya satu pihak,” tegas Sadimin.
Selain aspek tanggap darurat, ia juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan jangka panjang, terutama terkait persoalan lingkungan. Menurutnya, alih fungsi lahan yang tidak terkendali di wilayah seperti Sekotong, Lombok Barat, dan Bima, memperbesar risiko banjir berulang.
“Kalau tutupan lahannya terus berkurang dan diganti tanaman semusim, itu akan jadi langganan banjir,” katanya.
Sadimin mengajak seluruh pihak untuk mengubah pola pikir dan perilaku dalam pengelolaan lingkungan. “Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, bencana akan terus terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa gubernur menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, serta kolaborasi lintas sektor dalam menangani dampak bencana agar masyarakat segera merasakan pemulihan.
