investigasiindonesia.com – Dinas Pertanian Lombok Timur (Lotim) mendorong keterlibatan aktif petani dalam menjaga dan membersihkan saluran irigasi sebagai langkah antisipatif menghadapi cuaca ekstrem, khususnya di musim hujan.
Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Lotim, Darajata, menegaskan bahwa peran masyarakat sangat penting untuk memastikan kelancaran aliran air ke lahan pertanian. Saat ini, tingkat kemantapan irigasi daerah baru mencapai sekitar 54 persen.
“Kami berharap petani bisa bergotong royong membersihkan saluran irigasi agar air tidak tersumbat dan lahan tidak rusak akibat limpasan air hujan,” ujarnya.
Upaya perbaikan infrastruktur irigasi ke depan akan dilakukan melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI). Namun, pada tahun ini, bantuan perbaikan dari Kementerian Pertanian ditiadakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera.
Meski demikian, pada tahun 2025 lalu Lotim memperoleh sekitar 50 paket perbaikan irigasi melalui SIPURI, dengan panjang saluran bervariasi antara 300 meter hingga 1 kilometer. Selain itu, pembangunan irigasi juga dilakukan melalui dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Lotim. Kendati begitu, kebutuhan rehabilitasi di lapangan masih jauh dari mencukupi.
“Yang lama-lama juga banyak membutuhkan perbaikan. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk penanganan irigasi secara bertahap,” tambah Darajata.
Kepala Dinas PUPR Lotim, Achmad Dewanto Hadi, menyampaikan bahwa kondisi kemantapan saluran irigasi saat ini masih jauh dari ideal. Ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pun sudah tidak ada.
“Namun, pada tahun 2025 kami bersyukur mendapat alokasi pengganti DAK sebesar Rp 12 miliar untuk perbaikan irigasi,” katanya.
Ke depan, mulai 2027, pola penanganan irigasi akan disamakan dengan penanganan jalan daerah, yakni melalui dukungan APBD untuk irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. Sementara pada tahun 2026, penanganan difokuskan pada operasional dan pemeliharaan sembari menunggu kebijakan melalui instruksi presiden terkait irigasi.
“Harapannya, ke depan ada kembali dukungan APBN untuk irigasi kewenangan kabupaten,” tutupnya.
