investigasiindonesia.com – Pelaku usaha angkutan pelayaran swasta meminta pemerintah menciptakan iklim persaingan usaha yang adil di tengah meningkatnya tekanan biaya operasional dan ketimpangan kebijakan antara BUMN dan swasta.
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), Erwin H Poedjono, menilai kebijakan subsidi yang selama ini lebih banyak dinikmati operator pelayaran milik negara membuat swasta kesulitan bersaing secara sehat.
“Operator BUMN mendapatkan subsidi PSO hingga dua sampai tiga kali lipat dari harga tiket, ditambah dukungan modal dan armada. Sementara kami harus berjuang mandiri tanpa fasilitas serupa,” ujarnya, Senin (2/2).
Menurut Erwin, kondisi tersebut semakin memberatkan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai Rp16.806,15. Sekitar 80 persen komponen biaya operasional perusahaan pelayaran, mulai dari suku cadang, docking, hingga alat keselamatan, mengikuti kurs dolar.
Ia menegaskan, meski beban biaya meningkat, pihaknya tetap menjaga standar keselamatan sesuai UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dan ketentuan internasional SOLAS.
“Standar keselamatan tidak bisa diturunkan, meski biaya terus melonjak,” katanya.
Selain subsidi, Erwin juga menyoroti kurangnya fasilitas pendukung di pelabuhan, seperti keterbatasan sandar kapal dan pendangkalan alur pelayaran, yang menyebabkan antrean panjang, pemborosan BBM, serta meningkatkan risiko keselamatan.
Ia berharap Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah konkret, seperti penurunan biaya PNBP, biaya sandar, sertifikasi, serta memberikan kesempatan setara bagi swasta untuk melayani rute perintis bersubsidi.
“Jika tidak ada perbaikan kebijakan, keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat akan terancam,” tutup Erwin.
