investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukan sekadar sebagai pencari kerja ke luar negeri, tetapi sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia (SDM) daerah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidy Furqan, menegaskan bahwa PMI NTB adalah representasi daerah di tingkat global. Karena itu, kualitas dan kesiapan mereka menjadi perhatian utama pemerintah.
“Pekerja migran NTB adalah duta daerah. Karena itu, kualitasnya harus kita siapkan secara utuh, tidak hanya terampil bekerja, tetapi juga memiliki kepercayaan diri, kemampuan bahasa, dan identitas budaya yang kuat,” ujarnya.
Transformasi BLK Jadi Skill Center
Sebagai langkah konkret, Disnakertrans NTB tengah menyiapkan transformasi balai latihan kerja (BLK) menjadi Skill Center berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini dirancang agar pelatihan lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pasar kerja internasional.
Penguatan pelatihan akan difokuskan pada:
Kompetensi bahasa asing sesuai negara penempatan
Soft skills seperti etos kerja dan komunikasi
Pembekalan nilai-nilai budaya lokal NTB
Dengan pendekatan ini, PMI diharapkan tidak hanya mampu beradaptasi di negara tujuan, tetapi juga membawa citra positif daerah.
Akses Pembiayaan Lewat Bank NTB Syariah
Selain peningkatan kualitas pelatihan, Pemprov NTB juga menyiapkan skema dukungan pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Skema ini menyasar calon PMI dari keluarga kurang mampu, khususnya dari desa miskin ekstrem.
Langkah tersebut bertujuan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja ke luar negeri tanpa terbebani biaya penempatan yang memberatkan.
“Kita ingin membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan kesempatan kerja ke luar negeri, tanpa terbebani biaya yang memberatkan,” tambah Aidy.
Penguatan Layanan dan Pencegahan Nonprosedural
Sementara itu, Kepala BP3MI NTB, Ponco Indriyo, menegaskan komitmen penguatan koordinasi dan peningkatan layanan digital yang transparan. Upaya ini juga dibarengi langkah pencegahan keberangkatan nonprosedural yang kerap merugikan pekerja.
Dari sisi mitra penempatan, Ketua SD Guthrie Berhad, Badrul Hisham Bin Ismail, mengapresiasi dukungan Pemprov NTB. Sepanjang 2025, sebanyak 3.000 PMI telah ditempatkan melalui skema perekrutan beretika dan Zero Cost. Mayoritas pekerja disebut tidak mengalami persoalan biaya penempatan.
Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga perlindungan, perbankan, dan perusahaan mitra ini menjadi fondasi baru bagi NTB dalam menjadikan sektor migrasi tenaga kerja sebagai instrumen peningkatan kualitas SDM sekaligus pengungkit ekonomi daerah.
