Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan komitmennya untuk mempermudah proses perizinan tambak udang serta meningkatkan tata kelola pertambakan yang sesuai dengan aturan. Hal ini menjadi fokus dalam rapat konsolidasi bersama Asosiasi Petambak Udang Indonesia (Shrimp Club Indonesia/SCI), Sabtu (11/1).
Dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi dan Ketua SCI NTB, Suryadi, pertemuan ini membahas sinkronisasi data perizinan tambak udang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Tujuannya jelas: mempercepat tercatatnya data izin agar sektor ini lebih terintegrasi dengan program pembangunan nasional.
“Tambak udang menjadi sektor prioritas karena masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu Blue Ekonomi dan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis,” ujar Gita. Ia menambahkan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan inovasi, kolaborasi, dan keberpihakan untuk mendongkrak produktivitas tambak udang sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah.
Fokus pada Ekonomi dan Pangan
Tambak udang bukan hanya soal bisnis. Menurut Gita, sektor ini memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan produktivitas tambak yang terus meningkat, harapan besar ditumpukan untuk menjadikan NTB sebagai pusat penghasil udang yang kompetitif di pasar nasional maupun internasional.
Namun, kesuksesan ini membutuhkan pengelolaan yang solid. “Tata kelola yang buruk, baik dalam perizinan maupun pengawasan, bisa menjadi pintu masuk praktik korupsi. Oleh karena itu, kami mendorong pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tambah Gita.
Inovasi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Gita juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi di sektor tambak udang. Pemprov NTB mendorong penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem tambak yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.
“Tambak udang adalah salah satu pilar utama kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” jelasnya. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada regulasi, tetapi juga penyediaan pelatihan dan akses pembiayaan untuk para petambak.
Tantangan dan Solusi
Meskipun penuh peluang, sektor tambak udang di NTB tidak lepas dari tantangan. Mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga, hingga minimnya akses teknologi canggih masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, Gita menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan ini.
“Langkah ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat NTB,” tegasnya.
Dengan potensi besar yang dimiliki sektor tambak udang, harapan Pemprov NTB adalah menjadikan tambak udang sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. “Kita optimis bahwa tambak udang tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi besar ketahanan pangan di Indonesia,” tutup Gita.
