investigasiindonesia.com – Pemkab Lombok Tengah dibuat kalang kabut setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mewajibkan efisiensi belanja daerah, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Keputusan ini memaksa pejabat daerah mengencangkan ikat pinggang setelah selama bertahun-tahun menikmati perjalanan dinas yang menghabiskan dana miliaran rupiah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, memastikan bahwa dalam waktu dekat Bupati akan menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk menindaklanjuti instruksi tersebut. SE ini akan menjadi pedoman bagi pejabat daerah untuk membatasi perjalanan dinas yang selama ini menjadi ‘lahan basah’ dalam pengelolaan anggaran.
Selama ini, perjalanan dinas telah menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBD Lombok Tengah, mencapai angka fantastis Rp 30 miliar per tahun. Dengan pemangkasan setengahnya, pejabat harus rela mengorbankan kenyamanan mereka dan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Tidak ada lagi perjalanan dinas yang asal jalan tanpa urgensi.
Sekda mengakui bahwa kondisi keuangan daerah sebenarnya sudah mulai membaik. Namun, pemangkasan ini justru membuat daerah semakin sehat secara fiskal. Jika sebelumnya Rp 30 miliar digelontorkan untuk perjalanan dinas, kini hanya akan tersisa sekitar Rp 20 miliar, dengan sisanya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Tak hanya perjalanan dinas, kebijakan efisiensi ini juga menyasar kegiatan pemerintahan di hotel-hotel mewah yang selama ini menjadi tempat rapat dan pertemuan pejabat. Pemda menyadari bahwa kebijakan ini membawa dilema tersendiri, mengingat belanja pemerintah juga menjadi penggerak ekonomi, terutama bagi industri perhotelan dan jasa.
Pembatasan ini bukan hanya sekadar penghematan, tetapi juga upaya untuk menghilangkan budaya ‘jalan-jalan berkedok dinas’ yang selama ini telah menjadi rahasia umum di lingkungan birokrasi. Masyarakat kini menunggu apakah kebijakan ini benar-benar dijalankan dengan serius, atau sekadar formalitas yang nantinya bisa diakali demi mempertahankan gaya hidup mewah pejabat.
