Persoalan ketersediaan air bersih di kawasan wisata Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air), Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium aroma persekongkolan dalam proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengingatkan agar tidak ada manipulasi dalam proses penyelesaian persoalan ini. “Jangan ada mens rea di balik ini. Jangan memaksakan kehendak. Yang salah jangan dianggap benar. Jangan menjual masyarakat,” tegas Dian saat ditemui di Mataram, kemarin.
Desakan Transparansi dari KPK
KPK mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera merumuskan solusi jangka panjang yang transparan dan berkeadilan. Dian mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai opsi solusi, termasuk penyaluran air baku melalui pipa bawah laut dari darat ke tiga gili. “KLU sebenarnya punya surplus air baku, jadi seharusnya bisa dimanfaatkan. Pipa bawah laut menjadi salah satu solusi yang realistis,” jelasnya.
Namun, realisasi proyek pipa bawah laut ini belum menemui jalan terang. Pada 2020, izin penyaluran air hanya sampai ke Gili Air, sementara Gili Trawangan dan Gili Meno masih terabaikan. Dian mengungkapkan, adanya indikasi persekongkolan dalam penentuan mitra KPBU memperlambat implementasi solusi ini. “KPPU, KKP, dan KLHK sudah melihat adanya potensi persekongkolan dalam proyek ini,” tambahnya.
Solusi Jangka Pendek yang Diterapkan
Sementara solusi jangka panjang tertunda, Forkopimda Lombok Utara mengambil langkah sementara dengan menunjuk PT TCN sebagai penyedia air bersih untuk Gili Trawangan dan Gili Meno. Kepala UPTD Gili Tramena, Mawardi Khairi, menyebutkan bahwa langkah ini dilakukan agar pasokan air tetap berjalan. “Keputusan Forkopimda jelas, air tidak boleh berhenti mengalir,” kata Mawardi.
Namun, kerja sama dengan PT TCN masih menjadi tanda tanya. Apakah kontrak ini akan diperpanjang atau digantikan oleh sistem yang lebih efisien, seperti yang diusulkan KKP dengan melibatkan PDAM? Hingga kini, usulan tersebut belum terealisasi.
Krisis di Gili Meno
Di Gili Trawangan, air bersih masih didistribusikan oleh PT TCN. Gili Air sudah mendapatkan pasokan dari PDAM. Namun, kondisi di Gili Meno jauh dari kata memadai. Tidak ada layanan air dari PT TCN maupun PDAM, sehingga masyarakat harus mengandalkan pasokan air yang dikirim dari daratan Lombok. “Gili Meno benar-benar bergantung pada pasokan dari darat,” ungkap Mawardi.
KPK Tekankan Langkah Konkret
KPK mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara segera mengambil langkah konkret. Dian Patria menegaskan bahwa segala bentuk manipulasi dalam proyek KPBU harus dihentikan. “Jangan ada persekongkolan KPBU yang merugikan masyarakat,” tutup Dian.
Persoalan air bersih di Gili Tramena bukan hanya soal teknis, tetapi juga ujian transparansi dan integritas pemerintah daerah. Dengan sorotan tajam dari KPK, semua pihak kini dituntut untuk berkomitmen pada solusi yang berkelanjutan tanpa menodai kepercayaan masyarakat.
