investigasiindonesia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif dari pemerintah pusat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah ini akan menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan, termasuk asrama bagi peserta didik dan tenaga pengajar, dengan seluruh biaya ditanggung oleh negara melalui APBN.
Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, menjelaskan bahwa siswa yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat ini berasal dari data sosial ekonomi nasional, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Saat ini, tercatat 136.920 kepala keluarga di Lombok Tengah yang memenuhi kriteria untuk mengakses program ini. “Kita akan memilah keluarga yang memiliki anak usia SD, SMP, dan SMA. Pemerintah pusat memberikan fleksibilitas bagi pemda untuk menentukan jenjang yang diprioritaskan,” ujarnya pada Selasa (8/4).
Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Tengah direncanakan berada di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata. Selain ruang belajar, kompleks sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas asrama bagi siswa dan guru, mengingat besarnya lahan yang disediakan. “Negara yang akan membangun dan menanggung seluruh kebutuhan, mulai dari infrastruktur hingga operasional sekolah,” tambah Bupati.
Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara (KLU) menjadi dua wilayah di NTB yang diprioritaskan untuk program ini. Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, H. Masnun, menyatakan bahwa tim dari pusat akan segera melakukan survei lokasi sebelum pembangunan dimulai. “MoU penandatanganan kerja sama akan dilaksanakan di Istana Presiden, dan NTB termasuk provinsi yang sudah siap dengan penyediaan lahan,” jelasnya.
Selain menyiapkan lahan, Pemkab Lombok Tengah juga akan membantu dalam proses rekrutmen guru. Namun, sarana prasarana dan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Ini kesempatan besar bagi anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dengan fasilitas terbaik. Data calon siswa sudah ada, kini tinggal menunggu realisasi pembangunan,” pungkas Masnun.
Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerataan pendidikan, khususnya bagi masyarakat prasejahtera, tanpa mengganggu ekosistem sekolah umum yang sudah ada. Program ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
