investigasiindonesia.com – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) jadi sorotan setelah rencana kenaikan kuota pendakian memicu gelombang protes dari puluhan trekking organizer. Namun, di balik polemik, ada fakta mengejutkan: pendapatan negara dari kawasan konservasi ini justru melonjak 33,44% dalam setahun, mencapai Rp22,5 miliar di 2024! Bagaimana mereka menjaga Rinjani tetap lestari sambil meraup pendapatan fantastis?
Kuota pendakian 700 orang per hari, yang dibagi ke enam jalur resmi, disebut-sebut sebagai “kunci emas” keseimbangan antara pariwisata dan ekosistem. Tiga jalur favorit—Senaru, Sembalun, dan Torean—dibatasi 100-150 pendaki per hari, sementara tiga jalur “tersembunyi” seperti Aik Berik dan Timbanuh mulai dilirik untuk mengurangi kepadatan. “Rinjani bukan pasar murah. Kami jual keindahan, bukan kerusakan,” tegas Kepala Balai TNGR, Yarman, dalam gelaran terbatas di Mataram.
Data mengejutkan terkuak: meski kuota tak berubah, kunjungan wisatawan ke Rinjani naik dari 141 ribu (2023) menjadi 189 ribu (2024). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut meroket, dari Rp14,7 miliar ke Rp22,5 miliar. “Ini bukti: kualitas layanan dan alam yang terjaga justru menarik lebih banyak orang,” seru Yarman. Rahasianya? Sistem kuota ketat yang memaksa wisatawan merencanakan pendakian lebih matang, sekaligus memberi waktu alam untuk “bernapas”.
TNGR tak main-main dengan konservasi. Kajian komprehensif melibatkan ahli lingkungan, akademisi, dan komunitas adat akan digeber sepanjang 2024 sebelum memutuskan perubahan kuota. “Kami tak mau gegabah. Flora-fauna endemik seperti burung perkici dada-merah atau edelweis harus tetap jadi prioritas,” tambah Budi Soesmardi, Kepala Pengendali Ekosistem Hutan TNGR.
Di balik layar, masyarakat lokal justru diuntungkan. 90% pemandu, porter, hingga sopir ojek pendaki adalah warga sekitar. TNGR bahkan sedang merampungkan legalisasi usaha transportasi pendakian untuk memisahkan jalur kendaraan dan pejalan kaki. “Mereka bagian dari penjaga Rinjani. Kami tak mau ada yang tertinggal,” ujar Budi.
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, mendorong inovasi tanpa mengorbankan alam. Program Go Rinjani Zero Waste 2025 yang dicanangkan awal April lalu menjadi bukti: seluruh sampah pendakian wajib dibawa turun, dengan sanksi tegas bagi pelanggar. “Kami targetkan Rinjani jadi contoh ecotourism dunia. Pendaki boleh pulang, tapi jejak kaki mereka harus hilang,” tegas Gita.
Yang tak banyak diketahui publik: TNGR diam-diam membangun sistem real-time monitoring untuk memantau keramaian jalur dan kondisi ekosistem. Teknologi ini diharapkan jadi senjata ampuh menekan penyelundupan kuota ilegal. “Kami ingin angka Rp22,5 miliar itu bukan sekadar cuan, tapi bukti bahwa konservasi dan pariwisata bisa jalan beriringan,” tandas Yarman.
Dengan tiket pendakian yang dijual Rp150 ribu per orang (wisatawan domestik) hingga Rp250 ribu (asing), Rinjani membuktikan bahwa alam tak perlu “dijual murah” untuk menghasilkan devisa. Tantangannya kini: bisakah kuota 700 orang per hari itu bertahan di tengah gempuran permintaan? Jawabannya ada di tangan alam sendiri.
