investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) telah menyelesaikan tahapan evaluasi dan job fit untuk 38 pejabat eselon II. Proses ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem meritokrasi, di mana penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusron Hadi, mengonfirmasi bahwa seluruh rangkaian tes telah berjalan lancar. Selama dua hari, para peserta menjalani penulisan makalah dan wawancara mendalam dengan tim panelis yang ditunjuk.
“Proses ini berhasil merekam potensi, kompetensi, serta minat para pejabat eselon II,” ujar Yusron. Hasil evaluasi tersebut telah dikirim ke pemerintah pusat secara bertahap melalui aplikasi Sistem Informasi Mutasi (Si Imut), lengkap dengan dokumen pendukung seperti makalah dan administrasi lainnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, kini sedang mempelajari hasil job fit sebelum mengambil keputusan akhir. “Beliau pasti akan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan data dan hasil penilaian yang ada,” tegas Yusron.
Dari 38 pejabat yang dijadwalkan mengikuti evaluasi, dua di antaranya absen dengan alasan yang telah disetujui. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqon, sedang menjalankan ibadah umrah, sementara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda NTB, Roni Yuhaeri, tengah dalam proses alih jabatan ke posisi fungsional.
Menariknya, pelaksanaan job fit tahun ini juga mempertimbangkan hasil asesmen tahun 2024 yang masih berlaku, sehingga penilaian menjadi lebih komprehensif. “Ini menjadi proses paduserasi antara pendekatan top-down dan bottom-up dalam penempatan pejabat,” jelas Yusron.
Meski waktu pasti pelaksanaan mutasi belum diumumkan, Yusron memastikan bahwa semua sedang diproses dengan cermat. “Tunggu saja waktunya. Semua berjalan sesuai rencana,” tandasnya.
Dengan pendekatan berbasis meritokrasi ini, Pemprov NTB berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kinerja. Masyarakat pun menantikan terobosan baru dari para pejabat terpilih untuk memacu kemajuan daerah.
