investigasiindonesia.com – Lombok Timur menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui terobosan sistem bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemkab setempat menargetkan penerimaan dana PKB tahun 2025 melampaui Rp80 miliar, didukung capaian bulanan stabil Rp7-8 miliar yang langsung dikelola Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda). Angka ini melonjak signifikan dibanding realisasi sebelumnya yang hanya Rp60 miliar, berkat skema pembagian 66% untuk kabupaten dan 34% untuk provinsi.
Kepala UPTB Samsat Cabang Selong, H. Abdul Azis, mengungkapkan, inovasi terbesar terletak pada percepatan penyaluran dana. “Dulu prosesnya triwulanan, sekarang langsung cair setiap hari setelah pembayaran pajak di Samsat. Ini memacu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan aliran dana lancar sekaligus meminimalkan celah penyimpangan.
Tak hanya mengandalkan sistem, Pemkab Lombok Timur gencar membangun kesadaran masyarakat melalui kolaborasi dengan Bapenda. Sosialisasi masif digelar hingga ke desa-desa, menyasar pemahaman wajib pajak tentang kontribusi mereka bagi pembangunan daerah. “Edukasi adalah kunci. Semakin tinggi kepatuhan pajak, semakin besar dampaknya untuk infrastruktur dan kesejahteraan warga,” tambah Azis.
Antusiasme masyarakat mulai terlihat dengan peningkatan jumlah pembayar PKB tepat waktu. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pelayanan, seperti integrasi data dan pembayaran digital. “Kami optimistis target Rp80 miliar bukan sekadar angka, tapi fondasi untuk menjadikan Lombok Timur sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar di wilayah ini,” paparnya.
Dampak sistem ini telah dirasakan langsung oleh daerah. Dana PKB yang cepat cair memungkinkan pembiayaan proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tanpa menunggu lama. Warga pun mulai melihat hasil nyata, seperti perbaikan jalan dan peningkatan fasilitas publik, yang semakin mendorong partisipasi aktif dalam membayar pajak.
Ke depan, inovasi ini berpotensi menjadi model bagi daerah lain. Kombinasi transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat membuktikan bahwa peningkatan PAD bisa dicapai tanpa kebijakan kontroversial. “Ini tentang membangun kepercayaan. Ketika masyarakat melihat manfaat pajak, mereka akan dengan sukarela berkontribusi,” tutup Azis penuh keyakinan.
Dengan semangat kolaborasi dan terobosan berkelanjutan, Lombok Timur tidak hanya mengejar angka, tetapi juga meletakkan dasar bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
