investigasiindonesia.com – Industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali diuji setelah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat memukul keras sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE). Tanpa acara-acara besar yang biasa digelar instansi pemerintah, hotel-hotel di NTB kini seperti kehilangan napas, dengan tingkat hunian yang terjun bebas dari 60-70% menjadi hanya 20%.
Ni Ketut Wolini, Ketua PHRI NTB, tak menutupi kegelisahannya. “Ini situasi yang sangat berat. Jika terus begini, PHK mungkin tak terhindarkan,” ujarnya. Ia membandingkan kondisi ini dengan masa pandemi, di mana merumahkan karyawan masih bisa jadi solusi. Namun kali ini, PHRI NTB harus berpikir lebih keras—apakah akan kembali merumahkan pegawai atau terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja.
Meski sempat ada angin segar saat libur Lebaran, di mana okupansi melonjak hingga 70%, euforia itu hanya sementara. Setelah hari raya usai, kamar-kamar hotel kembali kosong melompong. PHRI NTB pun tak tinggal diam. Mereka segera mengagendakan rapat darurat untuk menentukan langkah strategis, sekaligus mempersiapkan audiensi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
“Kami ingin pemerintah daerah paham betapa kritisnya situasi ini. Efisiensi anggaran pusat berdampak langsung pada sepi pengunjung. Jika tidak ada solusi, bukan hanya hotel yang terancam, tapi juga ribuan pekerja di dalamnya,” tegas Wolini.
Di tengah tantangan ini, PHRI NTB tetap optimis. Mereka berharap kolaborasi dengan pemda bisa membuka peluang baru, seperti menggalakkan promosi wisata atau menggandeng sektor swasta untuk mengisi kekosongan acara MICE. “Kami yakin, dengan dukungan semua pihak, industri perhotelan NTB bisa bangkit lagi,” tambah Wolini penuh semangat.
Sementara itu, masyarakat NTB pun mulai berinisiatif. Beberapa komunitas lokal menggalakkan kampanye #NginapDiNTB untuk mendorong wisatawan domestik mengisi kamar hotel. Sebuah langkah kecil yang diharapkan bisa menjadi pemantik kebangkitan industri pariwisata daerah.
