investigasiindonesia.com – Komisi III DPRD Lombok Timur bergerak cepat menanggapi keluhan masyarakat terkait ribuan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi di berbagai wilayah. Langkah ini diambil setelah banyaknya laporan warga tentang kondisi jalan gelap, terutama di ruas utama seperti Jenggik hingga Masbagik, yang dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan publik.
Farouk Bawazier, Ketua Komisi III, menegaskan bahwa masalah ini menjadi prioritas mengingat visi pemerintah daerah untuk menjadikan Lombok Timur sebagai kabupaten yang indah dan nyaman. “Penerangan jalan adalah salah satu syarat utama. Kami tidak ingin masyarakat terus berkendara dalam gelap,” ujarnya.
Bersama Komisi IV, pihaknya segera memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) dan PLN ULP Selong untuk meminta data akurat tentang kondisi PJU. Saat ini, tercatat 16 ribu titik PJU terpasang di 21 kecamatan, namun belum ada pemetaan lengkap soal berapa banyak yang masih beroperasi. Farouk menekankan pentingnya data riil sebagai dasar pengawasan anggaran. “Kami akan jadwalkan rapat rutin bulanan untuk memastikan progres perbaikan,” tambahnya.
Kepala Dishub Lombok Timur, Iswan Rahmadi, mengakui tantangan utama adalah keterbatasan anggaran. Setiap tahun, hanya sekitar 700 lampu baru yang bisa dipasang, padahal kebutuhan ideal mencapai 5.000 unit. Selain itu, kendala teknis seperti minimnya peralatan dan mobilitas crane memperlambat perbaikan. “Kami usulkan penambahan anggaran dan kolaborasi dengan desa untuk percepatan,” kata Iswan.
PLN ULP Selong menyatakan komitmennya mendukung pemda. Manajer Bangkit Candara menjelaskan, meski tanggung jawab operasional PJU ada di pemerintah, PLN siap membantu pemantauan dan sosialisasi. “Masyarakat bisa melapor ke Dishub jika menemukan PJU mati,” imbaunya.
Upaya perbaikan ini diharapkan bisa mengembalikan cahaya di jalan-jalan Lombok Timur, sekaligus mewujudkan komitmen pemda dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.
